Pembangunan rumah pelangi di desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, memunculkan keluhan bagi masyarakat setempat.
KOTABARU, koranbanjar.net– Kabarnya, dari 150 pembangunan unit rumah tersebut, ada yang tak sesuai, sehingga menjadi pertanyaan sebagian warga yang disampaikan melalui dengar pendapat di DPRD Kabupaten Kotabaru yang dipimpin Ketua Komisi III, Awwaludin.
Keluhan yang disampaikan oleh Ismail, warga Rampa Lama RT 05, kepada Komisi III DPRD Kotabaru, yaitu tentang bahan kayu yang tidak sesuai dengan RAB dan upah tukang.
”Seharusnya, satu buah rumah upah tukang Rp 7 juta, namun mereka menerima ada yang hanya Rp 6 juta dan ada juga hingga Rp 5 juta”, ucapnya salah seorang warga rampa lama Ismail, pada Senin (14/03/2022).
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota komisi III DPRD Kotabaru, Syaipul Rahmadi, sangat menyayangkan adanya makelar pemotongan upah tukang dan bahan kayu, yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
”Kami dari komisi III DPRD Kotabaru akan melakukan investigasi ke lapangan untuk memastikan laporan dari warga tersebut apakah benar yang disampaikannya,”tegasnya.
Ia juga menambahkan, apabila benar adanya pemotongan upah dan kayu yang diberikan tidak sesuai dengan RAB, maka pihaknya akan melakukan konsultasi dengan pihak kementerian PUPR.
Namun sayangnya, saat rapat dengar pendapat di DPRD Kotabaru, tidak dihadiri para penyuplai bahan pembangunan rumah pelangi, dan juga para ketua kelompok penerima manfaat bedah rumah pelangi pun juga tidak berhadir.
Sementara yang hadir, jumlah warga dan tukang sekitar 10 orang dan Kabid Perumahan Kotabaru, Hamid.
(cah/slv)
