Ketua DPRD Kotabaru mengaku prihatin dengan nasib tenaga honorer, khususnya yang tersebar di wilayah Kotabaru. Bagaimana tidak, mereka yang akan terdampak dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat soalnya penghapusan tenaga honorer yang berlaku pada November 2023.
KOTABARU, koranbanjar.net – Ia sangat merasakan prihatin jika melihat SDM yang sudah ada. Hanya karena kebijakan pusat yang sangat tidak berpihak pada tenaga honor khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Kotabaru.
“Sangat memprihatinkan jika tenaga honorer ini harus dihapuskan di daerah kita ” ucap Syairi, Minggu (19/6/2022).
Menurut dia, ketika ditanyakan tidak lulusnya seleksi mereka para tenaga honorer yang ikut seleksi tes dinyatakan gugur, padahal menurut Syairi mereka sudah mengabdi puluhan tahun lamanya.
Bahkan, setelah mendatangi kementerian, DPRD Kotabaru menyampaikan dua poin penting. Yakni soal anggaran yang tidak dibebankan ke APBD daerah karena akan mengganggu pembangunan di daerah. Dan terkait mekanisme pengangkatan pihaknya berharap dilakukan secara otomatis sesuai pengabdian dan kebutuhan di daerah.
Ia juga mengingatkan Bupati selaku kepala daerah karena yang lebih tahu untuk kebutuhan ini, diminta membuat surat terkait ini ke kementrian.
“Semoga ini bisa disambut baik juga oleh bupati. Dalam dua pekan kedepan pihak kementerian akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dan kesehatan di daerah untuk minta masukan kondisi tenaga honor dan kesehatan yang dibutuhkan,” tandas Syairi.
Dan semoga para SKPD yang diundang bisa memberikan penjelasan sehingga tenaga honor benar-benar mendapat hak dan perlindungan.
(cah/slv)
