Pemerintah tetap melanjutkan proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meski diprotes banyak pihak.
Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memulai menghitung dana anggaran yang bakal disiapka untuk proyek itu dalam APBN 2022.
“Kami masukkan pemindahan ibu kota negara (dalam APBN 2022), kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable,” kata Sri Mulyani saat Rapat Banggar DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, Senin (31/5/2021).
Dirinya menjamin anggaran proyek IKN ini tidak akan membebani APBN. Pasalnya, pembangunan IKN tidak hanya merogoh kocek kantong negara, tetapi juga melibatkan pihak swasta.
“Pemenuhan anggaran IKN bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif tidak hanya mengandalkan APBN saja,” ungkapnya.
“Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal,” tambahnya.
Rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu megaproyek yang ingin direalisasikan di era pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin.
Wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sengaja dipilih karena lokasinya yang dinilai relatif aman dari risiko bencana alam. Di samping itu, lokasi itu juga berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis. (suara.com)
