BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Islam Kalimantan Selatan (Kalsel) serta Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban), kritisi rencana keberagkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, ke luar negeri.
Kritik disampaikan kedua LSM tersebut pada aksi damai yang mereka gelar di halaman kantor DPRD setempat, di Banjarmasin, Senin (18/2).
Dalam orasinya, Ketua PIK, HM Hasan menilai, ditengah kondisi masyarakat sekarang ini, keberangkatan anggota dewan keluar negeri merupakan kebijakan yang tidak tepat.
“Saat ini masyarakat masih banyak membutuhkan dana untuk pembangunan seperti di sektor kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, sangat disayangkan bila dana milyaran rupiah hanya digunakan untuk ke luar negeri yang tidak memberikan dampak manfaat langsung kepada masyarakat.
“PIK akan terus mengkritisi kebijakan yang kurang tepat dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ketua Forpeban, Din Jaya, juga melontarkan hal senada. Pihaknya tidak setuju, terlebih rencana kunjungan akan dilakukan bertepatan dengan tahapan Pemilu.
“Kami tidak setuju, karena asas manfaat dari rencana kunjungan itu diragukan,” katanya.
Massa aksi damai saat itu ditemui dua anggota DPRD setempat, H Riswandi dan Suwardi Sarlan dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian.
Dihadapan massa, baik Riswandi dan Suwardi Sarlan mengatakan, akan mempertimbangkan masukan masyarakat terkait rencana kunjungan tersebut.
“Jika asas manfaatnya untuk kepentingan daerah, kami siap untuk berangkat. Namun bila sebaliknya, kami tidak akan ikut berangkat,” katanya
Pada aksi damai kali ini, selain mengkritisi rencana kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD ke luar negeri, PIK dan Forpeban juga menyoroti masalah carut marut dan mahalnya gas elpiji 3 Kg.
Selain itu, kedua LSM tersebut juga menyatakan sikap, mendorong dan mendukung kampanye damai bagi semua parpol peserta Pemilu pada April mendatang.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin pernah menyampaikan wacana akan memberangkatkan 55 anggota dewan ke luar negeri, dalam rangka kunker.
Untuk keperluan kunker tersebut, biaya yang dipatok sebesar Rp65 juta per anggota yang meliputi keperluan transportasi, uang saku dan lainnya, dengan total anggaran sebesar Rp3,57 Miliar.
Selain anggota dewan, rencananya juga akan diberangkatkan 11 orang staf sebagai pendamping masing-masing komisi, dengan anggaran Rp40 juta perorangnya. (al/ndi)
