oleh

Parpol Eks Koalisi Indonesia Adil Makmur Belum Tentukan Langkah Selanjutnya

JAKARTA, KORANBANJAR.NET – Hingga dibubarkannya koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Jumat (28/6/2019), masing-masing partai politik (parpol) yang tergabung di dalamnya belum mengindikasikan langkah akhir apakah akan bergabung dengan pemerintah atau koalisi Jokowi-Ma’ruf, atau tetap menjadi oposisi pemerintah.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, usai pembubaran koalisi, mengatakan keputusan terkait langkah partai selanjutnya merupakan wewenang pimpinan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya Ani Yudhoyono. Karenanya, menurut Hinca, arah Partai Demokrat belum diputuskan.

“Mandat dari kami lima partai yang menyerahkan kepada Pak Prabowo dan diterima dengan penuh pada Agustus 2018, kini dikembalikan dan diserahkan kepada kami semua. Tentu sebagai partai demokrat saya terima kembali mandat itu dan saya akan sampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Soal capres dan cawapres, di Partai Demokrat adalah wilayah majelis tinggi partai, yang juga diketuai Susilo Bambang Yudhoyono, dengan demikian kedaulatan partai masing-masing akan mengambil sikap dan langkah dengan kebijakan partai,” ungkap Hinca.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PAN , Eddy Suparno. Terkait langkah politik PAN selanjutnya akan ditentukan dalam Rakernas PAN. “Belum, kan kita masih belum memutuskan opsi mana yang terbaik. Bagaimana pun juga kita butuh forum resmi dan formal untuk menentukan sikap, makanya kita akan menggelar rakernas akhir bulan Juli atau awal Agustus nanti,” kata Eddy.

Di tempat terpisah, menanggapi bubarnya koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan hingga saat ini belum ada parpol yang secara resmi menyatakan ingin bergabung dengan pihak Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya kalau memang ada yang ingin bergabung, pihaknya terbuka sekali, asalkan memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

“Insya Allah ada yang diterima. Tentu dengan mengikuti kebijakan dan prinsip-prinsip pokok yang diterapkan oleh Pak Jokowi, dan partai koalisi pendukungnya, mungkin nanti ada yang alot untuk bergabung karena tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada, tetapi saya sih secara pribadi tetap berharap tidak semuanya bergabung tetapi ada satu, dua atau satu partai yang beroposisi, sehingga ada kontrol terhadap pemerintah,” ujar Karding. (gi/em/voa/koranbanjar.net)

 

Komentar

Dari Rubrik Pilihan: