BANJARBARU, koranbanjar.net – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memanfaatkan pertemuan dengan menyampaikan keluhan kepada bakal cagub Kalsel Denny Indrayana.
Penantang petahana (Sahbirin Noor), yakni Denny Indrayana sebagai bakal cagub Kalsel 2020-2025, tampaknya tak main-main dan terbuka kepada masyarakat.
Pasalnya, pria yang dulunya pernah memiliki latar belakang sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014) ini mau menerima dan mendengarkan keluhan MHA.
Seorang Aktivis dan Akademi Indonesia Denny Indrayana berjanji akan menjadikan isu perlindungan dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kebijakannya jika dipercaya masyarakat memimpin Kalsel.
“Niat saya maju, tidak macam-macam. Hanya agar lebih baik saja,, sepemahaman saya apa yang disampaikan MHA bukan tipikal Kalsel melainkan tipikal Nusantara. Kenapa sulit, karena ada kepentingan. Namun, jika orientasinya ditujukan kepada masyarakat tidak akan susah,” ujarnya saat jumpa pers, Jumat (1/11/2019).
Saat di Posko Pemenangan di Jalan Achmad Yani Banjarbaru depan Qmall, Banjarbaru, dirinya menyampaikan semua perlu berjuang bersama.
“Kita harus menjadikan Kalsel lebih baik, mampu memberikan kesejahteraan termasuk masyarakat adat,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2010-2018 itu.
Informasi yang dihimpun koranbanjar.net, kedatangan belasan perwakilan MHA Kalsel menyampaikan keluh kesah berbagai permasalahan yang dihadapi. Seperti masih ditemukannya minim perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat adat di Kalsel.
Perwakilan Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, Sahirani mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalsel. Sebab, masih banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi terkait kasus berhubungan dengan lahan yang sampai saat ini belum ditemukan adanya perlindungan masyarakat adat.
“Berharap jika benar nanti terpilihnya Denny sebagai Gubernur, maka MHA Kalsel menginginkan adanya pengakuan dan perlindungan yang diimplementasikan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA,” tandasnya. (ykw/dya)
