Kalsel Lumbung Ulama Tapi Buying Vote Merajalela, Mengapa?

Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Partai Demokrat Kalsel H Fikri

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Kalimantan Selatan merupakan lumbung ulama, bahkan pesantren dan majelis taklim terdapat di sudut sudut gang, namun justru buying vote (politik uang dengan cara pembelian suara) merajarela, seakan bagai air dan minyak.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Partai Demokrat Kalimantan Selatan, H Fikri kepada koranbanjar.net di Banjarmasin, Selasa (18/06/2019).

“Kalsel selain lumbung ulama, kampus juga banyak pesantren dimana-mana tapi mengapa buying vote sangat merajalela. Ulama terkesan tutup mata dengan alasan klasik tidak ingin mengurusi politik, bukankah kita tahu perbuatan buying vote haram dilakukan,” ucapnya.

Berkaca pada keadaan demokrasi sekarang peran ulama sangat diperlukan dalam menyadarkan rakyat bahwa fenomena buying vote sangat berdampak pada perbaikan kondisi rakyat.

“Harusnya ini merupakan tanggung jawab moral mereka, berdakwah bukan hanya pada skala fikih namun memperbaiki kondisi rakyat jauh lebih berpahala dan membiarkan nahi munkar di depan mata suatu hal yang menurut kami tidak lah elok,” tuturnya.

Menurut anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2014-2019 ini ulama harus berdakwah secara terbuka dengan mengunakan dalil Alquran dan hadist-hadist yang menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kecurangan dalam Pileg maupun Pilkada, hukumnya haram.

Ia berharap ulama harus di garis depan dalam mensosialisasikan masalah ini.Penting kejujuran dalam setiap langkah kehidupan dan jauhi hal hal yang dapat merusak moral rakyat.

“Secara terbuka ulama mampu menyuarakan bahwa dalam hal apapun termasuk Pileg dan Pilkada untuk menjauhi buying vote,” pungkasnya. (al)

BeritaTerkait