BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Wilayah Kalimantan Selatan, dinilai Anggota DPRD Kalsel dari Partai Demokrat, Fikri, merupakan lumbungnya ulama. Sekolah pesantren dan majelis taklim pun bahkan banyak terdapat di sudut-sudut gang. Namun ironisnya, kata Fikri, budaya politik uang hingga fenomena menukar hak suara justru merajalela di Kalsel.
“Ulama terkesan tutup mata dengan alasan klasik tidak ingin mengurusi politik. Bukankah kita tahu perbuatan buying vote (menukar hak suara) itu haram dilakukan,” ujar Fikri saat diwawancarai koranbanjar.net, Selasa (18/6/2019).
Padahal, menurutnya, jika berkaca pada keadaan demokrasi saat ini tentu peran ulama sangat diperlukan untuk menyadarkan rakyat dari budaya buying vote.
“Ini merupakan tanggung jawab moral mereka (ulama). Berdakwah bukan hanya pada skala fikih, karena memperbaiki kondisi rakyat jauh lebih berpahala,” kata Ketua Majelis Partai Daerah (MPD) Demokrat Kalsel itu.
Fikri berharap para ulama mampu berada di garis depan untuk menentang kecurangan dalam bentuk apapun, termasuk politik uang dalam sebuah kontestasi politik.
“Ulama harus berdakwah secara terbuka serta wajib mengunakan dalil Alquran dan hadis. Apalagi untuk menunjukkan hukum haramnya kecurangan dalam pileg maupun Pilkada,” tandasnya. (al)
