Cagub Kalsel H Denny Indrayana dan Cawagub Kalsel H Difriadi Darjat melalui konferensi pers yang digelar di Banjarbaru, Rabu (9/6/2021), menyatakan telah siapkan opsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan sengketa hasil Pilgub Kalsel 2021.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Denny Indrayana memulai dengan penyampaian, agar apa yang mereka sampaikan bisa disimak dengan baik. Bahwa ini merupakan hasil setelah mencermati dan memantau suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lapangan.
“Hari ini kita telah melalui satu lagi tahapan Pilgub Kalsel, yaitu PSU pasca putusan MK,” kata dia, yang didampingi Difriadi Darjat.
Ada beberapa catatan persoalan mendasar yang disampaikannya dalam pelaksanaan PSU. Cenderung klise, tapi persoalan yang terulang.
Pertama, persoalan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada pemilih yang akhirnya hilang hak pilih. Karena satu dan lain hal tidak tercantum dalam DPT, sehingga tidak bisa memilih.
“Malah sempat debat panjang di TPS di Martapura Kota,” imbuhnya.
Sengaja tidak mendapatkan undangan, bukan hal wajib tapi mengganggu untuk mengurangi hak pilih. Kemudian terulang lainnya masih maraknya politik uang tetap mewarnai PSU.
“Kami tidak henti mengajak pasangan calon gubernur dari 01 supaya melawan politik uang ini, tapi sayangnya di lapangan akhirnya ada gesekan antara yang diduga ingin memberikan uang serangan fajar dengan tim kami yang berupaya bermain politik bersih tidak ada transaksi jual beli suara,” paparnya.
Catatan kedua adalah hasil penghitungan sementara. Sistem IT yang digunakannya berlapis dengan cadangan.
“Kami berterima kasih kepada semua pemilih yang hadir memberikan pilihan kepada H2D tanpa kompensasi apapun. Ini adalah kemenangan kita di Kalsel untuk memberikan contoh bahwa menang tanpa politik uang atau tanpa betapalan itu bukan suatu yang mustahil. Godaan untuk menerima uang, tidak mudah dielakkan dan dihindari oleh para pemilih,” ungkapnya.
Meskipun mengetahui hasil penghitungan, H2D tetap menunggu dan mengawal proses penghitungan berjenjang dari KPU sebagai penghitungan resmi yang menjadi putusan KPU.
Berapa jumlah suara sebenarnya? Kita tunggu, sambungnya, penghitungan KPU dari level kecamatan, kabupaten dan provinsi beberapa hari ke depan. .
“Dengan pertimbangan secara hati-hati dan diskusi bersama Wagub Kalsel, partai koalisi dan relawan juga tim hukum, sudah mendiskusi langkah yang akan diambil. Memperjuangan amanah dan mandat rakyat Kalsel sampai titik peluh penghabisan,” katanya.
Tetap dengan cara yang dimungkinkan di negara hukum Indonesia. Artinya, H2D tetap akan memilih opsi untuk mengajukan sengketa hasil Pilgub Kalsel di MK.
“Kami meminta maaf kepada rakyat Kalsel , ini adalah opsi yang kami ambil. Menegaskan haram manyarah waja sampai ka puting, politik uang yang kuat akan kami tuntaskan sampai proses terakhir yang dijamin di MK,” paparnya.
Ini adalah proses terakhir apapun putusan MK nanti, lebih kurang ada satu bulan proses akan ditempuh. Tidak ada lagi proses lain yang direncanakan H2D menjadi tahapan selanjutnya dari Pilgub Kalsel.
“Opsi kami buka, tim hukum bergerak. Inilah ikhtiar kami, menjaga amanah dan mandat rakyat, pendukung, relawan. Sekaligus untuk mencegah adanya pikiran ada penyelesaian transaksi udang dibalik bakwan kalau kami berhenti di tahapan ini,” jelasnya.
Penutup, H2D mengimbau kepada pendukung H2D tetap menjaga suasana kondusif dan damai. Tidak terpancing dengan tindakan atau langkah yang kontraproduktif. Apalagi mengganggu suasana kedamaian di Kalsel. (dya)
