Pilkada serentak 2020 hanya menghitung hari saja lagi, tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pesta demokrasi tersebut. Ingin agar pemimpin daerah Kabupaten Banjar terpilih nantinya benar-benar amanah dan bersih, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar mengecam keras pelaku money politic dan kecurangan lainnya di Pilkada Banjar 2020.
BANJAR,koranbanjar.net – Dinyatakan Ketua Umum FKMKB Muhammad Rasyad, mereka memberikan statemen dan pandangan untuk mengutuk dan memgecam keras pelaku money politic.
Bilamana itu terjadi di Bumi Serambi Mekkah dalam Pilkada Banjar 2020.
“Langkah kami organisasi mahasiswa Kabupaten Banjar ini menyampaikan kepada masyarakat agar mari kita sama-sama mensukseskan Pilkada dengan damai dan lancar,” katanya, baru baru tadi.
Menciptakan pilkada damai dengan pelaksanaan berasas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur, Adil).
“Serta upaya dalam mencegah pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun ini. Apalagi yang marak terdengar adalah money politic,” sebut dia.
Mengenai money politic, sambungnya, Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Banjar atau FKMKB akan mengawal pilkada tahun ini supaya berjalan dengan semestinya.
“Kami juga mendapat amanat sebagai pengawas partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, untuk mengawasi pilkada tahun ini,” terangnya.
FKMKB berharap dan menginginkan demokrasi yang terbentuk di Kabupaten Banjar, hasilnya baik,. Bukan dari hasil memberi uang kepada pemilih agar memenangkan pilkada.
“Apabila hasil Pilkada dilakukan dengan hal tidak baik,maka akan ada yang namanya korupsi,” tengarainya.
FKMKB berpendapat, dengan tegas menolak money politic. Sebab, FKMKB tidak ingin mempunyai pemimpin yang menang dari hasil sogokan. Karena itu akan mengakibatkan tidak terjaminnya kesejahteraan rakyat.
Maka dari itu FKMKB mengecam keras yang melakukan money politic,” kata dia.
FKMKB adalah organisasi milik daerah, notabene orang Kabupaten Banjar. Ia berpesan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan jujur.
Politik uang tentu memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya masyarakat sebagai pemilih. Hal ini tentu merupakan hal tabu yang seharusnya tak dilakukan oleh seluruh pasangan calon.
Karena mengingat hal ini sangatlah tidak baik dan melanggar aturan hukum baik secara norma sosial, maupum secara norma agama.
Akibatnya masyarakat akan merasa bodoh dan dibodohi. Karena, tindakan mereka yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat sudah memberikan kesan tidak baik ini tentu memiliki akibat moral yang sangat bahaya, suatu tindakan mengendarai pesta demokrasi.
“Kami menghimbau kepada masyarakat, ayo sama-sama kita perangi money politic agar kita mendapatkan pemimpin yang baik,” pamungkasnya. (dya)
