Kalimantan Selatan (Kalsel), termasuk wilayah dengan tingkat penyebaran tertinggi terkait jumlah positif Covid-19. Lantaran masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan kurangnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Maka dari itu, pemerintah diminta tegas. Terutama, untuk informasi penanganan Covid-19 yang tidak utuh, rawan dimanfaatkan segelintir orang, kelompok, maupun golongan.
BANJARMASIN, Koranbanjar.net – Beban sosial yang diderita masyarakat, mulai dari beban berat pekerjaan dan ekonomi. Bantuan sosial (bansos) yang diberi tak memadai, hanya sebatas bertahan untuk hidup. Pemerintah harus bisa memahami.
Hal itu disampaikan, Pengamat Politik Gazali Rahman ketika disinggung mengenai keterkaitan antara pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan politik. Kata dia, pemerintah tidak boleh memberikan informasi terlambat tapi mesti cepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Khawatir, ada yang memanfaatkan bantuan dari jumlah data. Terkadang, masyarakat masih bingung membedakan antara status reaktif usai rapid test, orang dalam pemantauan (ODP), dan lain-lain.
“Sangat rawan. Karena sumber informasi yang luar biasa banyak. Kemudian, (ada oknum tertentu) diharapkan masyakarat pada situasi kondisi stres tinggi. Kita tidak mencurigai, tapi pasti ada yang menga,mbil keuntungan pihak tertentu,” ungkap Dosen Fisip ULM itu.
Hingga kini, ia belum menemukan perbedaan antara pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap 1, 2, dan seterusnya. Bahkan, dianggap tak ada perubahan. Ketegasan dari pemerintah terhadap masyarakat, sangat diperlukan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19. (MJ – 029/ykw)
