Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, H.Gusti Abidinsyah mengingatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi agar tidak membenturkan usulan pemekaran Gambut Raya dengan ulama.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Peringatan ini disampaikan Gusti Abidinsyah, menyusul pernyataan Ketua DPRD Banjar, Rofiqi yang ingin bertukar pikiran atau meminta pendapat kepada para alim ulama terkait wacana pemekaran Gambut Raya, Kabupaten Banjar.
“Jangan bawa-bawa dan membenturkan ulama mengenai usulan Gambut Raya ini, ulama itu asal untuk kemaslahatan orang banyak pasti mendukung,” ujarnya kepada media ini, Selasa (4/1/2021) di Banjarmasin.
Menurut Gusti Abidin, sebagai Wakil Ketua Penuntutan Pemekaran Gambut Raya ini, ketika berbicara masalah ini, ranahnya adalah DPRD Kabupaten Banjar, karena terkait usulan masyarakat.
“Seharusnya bukan diceritakan kepada ulama, itu kan persoalan pribadi, ia harus mengembalikan ke anggota DPRD yang ada di sana (Banjar), minta pendapat anggota yang dapilnya di wilayah usulan pemekaran, setuju atau tidak! Coba dikaji atau dilihat bagaimana, kan harus seperti itu,” beber politisi Partai Demokrat dapil Kabupaten Banjar ini.
Lanjutnya, mempertimbangkan persoalan itu harus rembuk ke lembaga legislatif di Kabupaten Banjar, yang jumlah daerah pemilihnya (dapil) ada 18 orang duduk di DPRD Banjar.
Seharusnya sambung Gusti Abidin, Rofiqi memberikan tanggapan bersama 18 anggota DPRD Banjar, apakah setuju terhadap permohonan rekomendasi pemekaran Gambut Raya ini.
Dia menilai Rifiqi juga terlalu jauh berbicara mengenai finansial atau keuangan daerah, pasalnya ini hanya berupa usulan belum melangkah membahas soal kemampuan keuangan daerah.
“Kami ini ‘kan hanya kajian awal, belum sampai ke sana (finansial), kalau sudah komprehensip baru berbicara ke sana, kalau belum ada apa – apanya buat apa ia berbicara terlalu jauh,” urainya.
Katanya, pihaknya sangat mengetahui tahapan ini sangat panjang, prosesnya masih jauh, namun menurutnya terlebih dulu berikan rekomendasi, bantu masyarakat.
Dirinya menegaskan, intinya kembali kepada DPRD Banjar, bukan kepada personal. Jangan pendapat pribadi dibawa ke tengah orang banyak.
“Seakan-akan ia menghalangi wacana ini, dan berlindung di balik ulama, kalau memang seperti itu kita datangi ulama yang mana, karena tidak mungkin tidak mendukung kalau itu demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, HM Rofiqi bakal bertukar pikiran dan meminta petuah para alim ulama terkait wacana pemekaran Gambut Raya, Kabupaten Banjar.
Menurut Rofiqi, terpenting, Kabupaten Banjar ini dikenal dengan Serambi Makkah. Baginya ketika mengambil keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan berkonsultasi dulu dengan ulama di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, jika para ulama menyetujui, tentu dirinya akan mendukung, jikalau tidak maka berpegang teguh dengan petuah ulama.
Dijelaskan Rofiqi berdasarkan data, kabupaten yang baru dimekarkan akan dihadapkan dengan persoalan kemampuan finansial.
Tak hanya itu, ada 300 daerah yang ingin mengajukan pemekaran, namun tak satu pun disetujui pemerintah pusat.
Dikatakan Rofiqi, hampir 70 persen daerah yang baru dimekarkan kesusahan membiayai pembangunan.
Lebih lanjut dijelaskan, pemekaran suatu daerah harus disetujui kepala daerah dan DPRD setempat. Termasuk, persetujuan gubernur dan DPRD Provinsi lalu diusulkan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Artinya, masih ada proses yang sangat panjang. Jika tidak, keinginan pusat sulit memekarkan wilayah, meskipun keinginan daerah,” jelas Rofiqi.(yon/sir)
