Polemik usulan pengadaan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, kembali menjadi sorotan pengamat di Banjarmasin, salah satunya pengamat hukum dari Borneo Law Firm Banjarmasin, Muhammad Fazri.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Muhammad Fazri mengatakan, jika rumor itu benar maka sangat disesalkan. Ia menilai pengadaan mobdin mewah senilai Rp3.250.000.000 itu bisa melukai perasaan rakyat Kalsel yang tengah kesulitan ekonomi, akibat pandemi virus Covid-19.
“Saya meminta agar pengadaan mobdin tersebut dibatalkan dan dialihkan untuk mobil ambulan Covid-19,” ujarnya, Jumat (26/8/2021).
Hal tersebut menurutnya, menjadikan kebijakan yang sangat mulia, karena saat ini pelayanan ambulan pertolongann membawa jenazah atau ambulann vaksinasi di tengah warga yang terpapar sangat diperlukan.
“Kita dukung penuh, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat secara luas yang lebih prioritas di masa Pandemi Covid 19 saat ini,” ucapnya.
Kalau untuk operasional tugas dinas sambungnya, mungkin masih bisa digunakan mobil dinas yang lama. Inilah sikap bijak seorang pemimpin yang patut diteladani, sebutnya.
Dikatakan advokat terkenal di Banjarmasin ini, sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi wajah lembaga wakil rakyat justru tak elok untuk gagah gagahan mobil, apalagi mengunakan fasilitas negara dari uang rakyat.
“Sepatutnya, tunjukanlah kinerja apa yang selama ini dilakukan di parlemen,” tegasnya.
Dirinya mengingatkan, perlu dievaluasi, sebagai anggota DPRD apakah sudah menepati janji-janji saat kampenye mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kalsel di Pemilu 2019 lalu.
Dan perlu diingat fungsi DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai Undang-Undang MD3.
Meliputi di antaranya, “Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan, harusnya fungsi tersebut diopitimalkan terlebih dulu oleh dewan.
“Dan kondisi saat ini memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 serta penanganan yang lain-lain lebih penting ketimbang mobdin, itulah tantangan sebenarnya pemimpin sejati,” tandasnya.(yon/sir)
