REFORMASI membawa perpolitikan Indonesia memasuki era transisi menuju demokrasi. Sebuah proses untuk mencapai stabilitas demokratisasi berbangsa dan bernegara.
Demokaratisasi adalah perubahan politik yang bergerak ke arah demokratis. Sementara transisi adalah rezim otoritarian dan rezim demokratis. Transisi demokrasi mengacu pada sebuah proses untuk mencapai taraf maksimal dari demokratisasi, yaitu konsolidasi demokrasi. Transis demokrasi merupakan bagian dari proses demokratisasi.
Menurut Maswadi Rauf (2000), penyandang disabilitas berpolitik itu berproses menjadi berkuasa dalam menentukan identitas diri atau kelompok. Selama ini disabilitas berada dalam posisi rendah kuasa.
Politiknya yang berhadapan dengan kuasa kata maupun ideologi mainstream yang terlalu biomedik, membuat disabilitas selalu ada dalam posisi terpuruk. Hampir sepanjang masa dengan rentang waktu panjang yang tersisihhkan.
Bangun untuk duduk sama rendah itu melelahkan dan menyita waktu. Bangkit demi berdiri sama tinggi apalagi, dan bahkan berdiri lalu bergerak dan bertahan dengan garis perjuangan yang pejal itu sesungguhnya kekuatan politik kita. Kita harus tetap bergerak bagaimanapun caranya.
Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting. Dalam konteks partisipasi politik, masyarakat penyandang disabilitas secara hukum telah diakui memiliki hak. Akan tetapi sejauh mana mereka mendapatkan pendidikan politik yang memadai mulai dari keluarga dan institusi pendidikan politik lainnya.
Indonesia memerlukan kekuatan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan demokrasi dan kebangsaan. Hak politik penyandang disabilitas salah satu indikator keberadaban suatu bangsa adalah bila derajat aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas terjamin.
Hak-Hak fundamental para penyandang disabilitas dan integrasi para penyandang disabilitas dan integrasi para penyandang disabilitas di dalam setiap aspeksosial, politik ekonomi dan status budaya masyarakat mereka. Peringatan ini memperluas kesempatan untuk menginisialisasi tindakan untuk mencapai tujuan kesetaraan hak asasi manusia dan kontribusi dalam masyarakat dari penyandang disabilitas yang dilucurkan oleh progam dunia. Aksi untuk para penyandang disabilitas dideklarasikan oleh majelis umum PBB pada 1982.
Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau kurang merupakan penyandang disabilitas. Orang seringkali tidak menyadari banyaknya penyandang disabilitas di seluruh dunia dan tantangan yang mereka hadapi.
Populasi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan (Kalsel) jumlahnya terus meningkat secara signifikasi dan terjadi hampir di 13 kabupaten dan kotanya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kalsel tahun 2017, jumlah penyandang disabilitas ada sebanyak 14.986 Jiwa.
Rinciannya,
Kabupaten Tanah Laut berjumlah 358 orang, Kotabaru berjumlah 293 orang, Banjar (jumlah tertinggi) 2,958 orang, Barito kuala 2,853 orang, Tapin 1,172 orang, Hulu Sungai Selatan 1,473 orang, Hulu Sungai Tengah 590 orang, Hulu Sungai Utara 590 orang, Tabalong 1,563 orang, Tanah Bumbu 739 orang, Balangan 30 (terendah) orang, Banjarmasin 1,123 orang, Banjarbaru 322 orang.
Negara harus benar-benar hadir dalam situasi genting seperti saat ini. Sudah sebulan kasus penyebaran virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk memutus rantai Corona.
Dana yang dibutuhkan tentu banyak. Karena itu, alihkan dana di pos-pos lain untuk fokus menghadapi perang terhadap wabah mematikan itu. Penuhi juga hak dasar masyarakat, seperti hak untuk hidup dan makan.
Sebagai salah satu calon yang Insya Allah akan berkontestasi pada Pilkada 2020, saya menyarakan agar perhelatan pesta demokrasi itu ditunda. Perppu harus segera disahkan. Sehingga dana untuk Pilkada serentak 2020 bisa dialihkan untuk urusan kemanusiaan.
Pemilu bisa kita selenggarakan tahun depan, tapi menghentikan tangis orang yang kehilangan anggota keluarganya akibat virus corona harus dilakukan secepat mungkin.
Saya juga mengajak semua pihak dan para kepala daerah agar menggunakan semua daya, jaringan dan kemampuan untuk ikut menyelamatkan masyarakat. Boleh saja kita ditakdirkan berkompetisi, tapi saat ini adalah ujian sesungguhnya bagaimana kita melayani masyarakat yang sungguh membutuhkan.
Terus terang, di masa seperti ini saya pribadi tidak peduli urusan politik dan Pilkada, yang saya pedulikan bagaimana virus corona ini bisa hilang. Buat apa pilkada tapi masyarakat banyak menangis karena anggota keluarganya sakit atau bahkan meninggal akibat virus itu. Saya lebih bahagia melihat senyum kembali di wajah semua orang.
Bismillah, dengan memohon ridho kepada Allah, ayo kita selalu berpikir positif. Para anggota DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP telah sepakat menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun belum ada kesepakatan penundaannya sampai kapan.
“Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda. Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, Selasa, 31 Maret 2020.
KPU menyampaikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada dengan waktu yang diundur, opsi pertama, Pilkada dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Jika penundaan selama 3 bulan, berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu pada 29 Mei 2020.
Opsi kedua, jika penundaan dilakukan selama enam bulan, maka Pilkada dilaksanakan pada Rabu, 17 Maret 2021. Opsi ketiga, jika penundaan selama 12 bulan, maka Pilkada dilaksanakan pada Rabu, 29 September 2021. Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak pada pertemuan berikutnya, yakni KPU, pemerintah dan DPR. (*)
Artikel ini sepenuhnya ditangungjawabi penulis.
Baca juga: Refleksi Hari Kartini: Kartini-kartini dalam Lintasan Sejarah Indonesia
