Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Koran Banjar
Kalsel

Langkah Konkret Cegah Politik Uang Jadi Topik Seru Debat Mahasiswa, STT GKE Sentil Kekurangan Bawaslu

Avatar
829
×

Langkah Konkret Cegah Politik Uang Jadi Topik Seru Debat Mahasiswa, STT GKE Sentil Kekurangan Bawaslu

Sebarkan artikel ini
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) salah satu peserta debat. (Foto: Leon/Koranbanjar.net)
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) salah satu peserta debat. (Foto: Leon/Koranbanjar.net)

Langkah konkret dan strategis mencegah praktik politik uang ketika memasuki masa Pemilu atau Pilkada menjadi topik seru mewarnai lomba debat mahasiswa.

BANJARMASIN, koranbanjar.net Dari pengamatan media ini saat debat berlangsung di gedung eks kantor Gubernur Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, Minggu (27/10/2024), salah satu juri debat yakni Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Mahyuni melemparkan pertanyaan mengenai langkah konkret apa yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mencegah politik uang sebagaimana perannya dalam pengawasan partisipatif Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Selatan.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Langkah konkret apa yang anda lakukan untuk mewujudkan Pilkada ini bersih dari politik uang dan bermartabat,” tanya mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini.

Kelompok mahasiswa peserta debat dari Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) mencoba menjawabnya, menurut mereka selama berdiskusi dengan pihak, Bawaslu tidak memberikan tanggung jawab lebih ketika melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu apakah benar-benar dilindungi hukum.

“Artinya kekurangan Bawaslu tidak memberikan tanggung jawab lebih ketika kita melaporkan (pelanggaran Pemilu) apakah kita dilindungi hukum, hal itu tidak sampai ke Bawaslu,” jawab STT GKE merespon pertanyaan Mahyuni.

Oleh karena itu Bawaslu harus memberikan langkah strategis apa yang akan dilakukan ketika mengetahui terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya politik uang yang dapat mencederai demokrasi.

“Langkah strategis itulah yang menurut kami dapat kami gunakan,” ucap salah satu juru bicara STT GKE.

Contohnya misal lanjutnya, mereka menyiapkan atau menciptakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diakses untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat.

Bentuk konkretnya bagi mahasiswa adalah dengan cara mendokumentasikan baik berupa video, foto atau lainnya. Kemudian bukti dokumentasi tersebut dikirim ke aplikasi yang disediakan oleh Bawaslu.

“Kami kira cara ini merupakan langkah konkret yang paling aman dan tentunya tidak perlu ribut jika tidak ingin ketahuan. Kami rasa kami memerlukan cara demikian yang menurut kami cara yang cukup strateginya,”jelasnya.

Maka dari itu tugas atau peran mahasiswa atau anak muda hanya sebatas melaporkan tidak perlu sampai bertindak.

Selanjutnya mengawal dan mendukung langkah Bawaslu dalam memvalidasi dengan tindakan yang nyata.

“Selain foto dan video, harus disertai saksi supaya pandangan atau opini kita menjadi kuat,” tambahnya.

Penjelasan STT GKE direspon oleh Universitas PGRI yang menambahkan bahwa fenomena politik uang tak dapat dipungkiri dimana berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat menengah ke bawah.

“Oleh karena itu cukup menjadi dilema juga jika kita membiarkan terjadi praktek money politic kita sekongkol melanggar undang-undang,” tuturnya.

Namun ketika dilaporkan, cukup miris sebagian korbannya atau penerima politik uang atau suap adalah orang-orang dengan tingkat ekonomi jauh di bawah,” ungkapnya.

Menanggapi penjelasan dua kelompok mahasiswa peserta debat, Mahyuni mengatakan sebenarnya langkah konkretnya dalam melakukan pengawasan partisipatif.

“Ada hal-hal lebih konkret terkait peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu diantaranya memasang spanduk yang bunyinya money politik itu dilarang,” terangnya.

“Kemudian ada pasal-pasal melanggar. Hal itu sebenarnya yang lebih konkret,” ungkapnya.

Namun demikian dirinya sangat mengapresiasi jawaban para peserta debat.

“Namun masih bahasa umum belum menyentuh ke hal yang konkret,” jelasnya.

Menanggapi Bawaslu belum maksimal memberikan tanggung jawab lebih mengenai langkah strategis pelaporan terhadap pelanggaran Pemilunya

“Diadakannya kegiatan inilah salah satu ikhtiar dan kita ada forum warga dan sosialisasi beberapa kali itukan ikhtiar kita,” aku Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono.

Selain itu sambung Aries keterlibatan media juga sangat penting. Nantinya media ini yang akan menyebarkan tentang pemahaman tolak politik uang.

“Tentang mobilisasi aparatur, baik ASN,TNI dan Polri karena mereka harus netral,” jelasnya.

Selanjutnya tidak ada intimidasi, dan kemurnian hasil juga terjaga. Tentunya kontestasinya berlangsung aman. (yon/bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh