Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta untuk segera mengaudit keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini terkait dugaan terjadinya kekosongan kas daerah Pemko Banjarmasin secara tiba-tiba dan tak terduga.
Lewat wawancaranya, Selasa, (30/1/2024) di Banjarmasin, Ketua KAKI Kalsel, Ahmad Husaini meminta agar tim Auditor BPK melakukan pengecekan terhadap segala bentuk kegiatan Pemko Banjarmasin, terutama perjalanan dinas.
“Kita segera menyurati BPK untuk mengaudit keuangan Pemko Banjarmasin dan meminta laporan ikhtisar setiap perjalanan dinas yang dilakukan,” ungkapnya.
Menurutnya, dari laporan perjalanan dinas setiap SKPD tersebut dapat diketahui apakah dilakukan secara signifikan atau sewajarnya.
“Jangan-jangan lebih banyak perjalanan dinasnya daripada melaksanakan program-program yang sudah dianggarkan di APBD,” ujarnya.
Tentu katanya permasalahan ini harus menjadi pemikiran bersama. Lebih lanjut, kekosongan kas daerah Pemko Banjarnasin yang mengakibatkan pembayaran pekerjaan beberapa proyek terbengkalai dan terutang, kurang lebih 300 miliar rupiah ini menimbulkan indikasi dugaan korupsi.
Untuk itu perlunya BPK melakukan audit keuangan Pemko Banjarmasin, seperti segala bentuk pendapatan dan kegiatan perjalanan dinas.
Dirinya juga menilai langkah Pemko Banjarmasin akan melakukan refocusing, dan realokasi anggaran menurutnya perlu dicermati.
Dikatakan Husaini, hal itu dapat dilakukan jika kondisi suatu daerah mengalami musibah atau wabah seperti Covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu.
Refocusing juga dilakukan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.
“Saya rasa Kementerian Dalam Negeri juga harus menyorot terhadap permasalahan kekosongan anggaran di Pemko Banjarmasin ini,” sebutnya.
Husai berkata, mengapa perlu ada audit dari BPK, agar permasalahan ini menjadi terang dan jelas di mata masyarakat Kota Banjarmasin. Bahkan ia menilai soal adanya informasi beberapa lurah dan camat melakukan perjalanan ke luar daerah adalah sangat tidak tepat, dalam situasi Pemko Banjarmasin menanggung hutang ratusan miliar rupiah.
“Artinya sangat bertolak belakang, sangat tidak singkron jika para camat dan lurah batulakan (jalan-jalan) ke luar daerah dengan kondisi keuangan Pemko saat ini,” ucapnya.
Selain itu, dalam pengamatannya, proyek dengan menelan biaya besar seperti aksesoris Jembatan Pasar Lama Rp11 miliar, Jembatan Apung, pengadaan lainnya, dugaan banyak pembelian dalam meubelair berpotensi menghamburkan anggaran.
“Untuk sekali lagi perluanya BPK dan pihak APH juga melakukan penyelidikan,” pintanya.
Permasalahan ini juga perlu diselesaikan DPRD yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan anggaran. Jika menurutnya ada potensi tindak pidana korupsi, segera laporkan ke penegak hukum.
“Baik KPK dan Kejagung Jakarta,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, H Edy Wibowo, SE menjelaskan, tidak mengelak jika saat ini Pemko Banjarmasin masih punya utang kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek tahun anggaran 2023.
Rencana recofusing anggaran pun sepertinya menjadi jalan ditempuh Pemko Banjarmasin, untuk membayar utang ratusan miliar tersebut.
Menurutnya, Pemko Banjarmasin harus melewati sejumlah tahapan sebelum membayarkan utang kepada kontraktor.
Pihaknya mengaku akan berpegang pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebelum membayar utang.
“Tahapan itu tidak sehari dua hari, karena ada review, setelah proses itu baru recofusing baru pembayaran,” kata Edy.
Jadi sambungnya, meskipun ada uangnya kalau tahapan itu tidak dilalui akan menjadi suatu kesalahan.
Lanjutnya, pihaknya akan menargetkan 2 sampai 3 bulan kedepan, pembayaran utang Pemko Banjarmasin dapat diselesaikan setelah refocusing anggaran.
“Diperkirakan sekitar pada Maret 2024,” janjinya.
Bahkan pihaknya mengaku saat ini sedang mencari alternatif solusi lain, diantaranya melakukan komunikasi dengan pihak perbankan untuk melakukan pembayaran sebagian utang khususnya kepada para pekerja.
“Kita sudah komunikasi juga dengan pihak bank, target kami paling tidak upah buruh dan suplayer bulan depan sudah selesai,” janjinya.
(yon/rth)
