Presiden RI Jokowi meminta militer Indonesia agar menghabisi atau memberantas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Menanggapi intsruksi Presiden RI tersebut, Presiden interim United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda malah menuding negara Indonesia yang telah melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya.
JAKARTA, koranbanjar.net – Presiden interim United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda mengecam pernyataan Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat lain, yang meminta militer Indonesia memberantas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
Melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com, Rabu (27/4/2021), Benny Wenda mempertanyakan kembali julukan penjahat dan teroris yang disematkan kepada TPNPB.
“Siapa yang menginvasi negara kami, Papua? Siapa yang membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak?” kata Benny Wenda.
Benny juga memprotes pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang mendesak pemerintah untuk “Menghancurkan KKB dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti”.
“Ini adalah mentalitas yang menyebabkan penyiksaan dan pembunuhan Pastor Yeremia Zanambani tahun lalu. Sikap ini yang mengakibatkan tiga pria dipukuli hingga meninggal di rumah sakit pada Februari. Itu sebabnya Amnesty Indonesia sudah mengutuk pembicara tersebut.”
Dalam rilisnya, disebut bahwa orang-orang mulai meninggalkan desa dalam 24 jam terakhir karena ketakutan. Ia mendesak pemerintah untuk segera menarik pasukan juga helikopter dari Papua Barat karena menimbulkan tekanan pada wanita dan anak-anak.
“Pasukan Anda adalah teroris, mengintimidasi dan melecehkan orang-orang Papua Barat di setiap sudut jalan. Anda harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke Papua Barat, sesuai permintaan 84 negara internasional, untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.”
Sebagai penutup, Benny Wendamengundang Presiden Jokowi untuk duduk bersama sebagai – presiden dengan presiden – untuk mencari jalan keluar menyelesaikan konflik.
“Kekuatan militer tidak dapat menyelesaikan masalah berusia 60 tahun ini; hanya referendum yang dimediasi internasional yang bisa. Untuk kebaikan rakyat saya dan untuk kebaikan rakyat Anda, mari kita duduk dan menemukan solusi yang adil yang akan bertahan selamanya.” (suara.com)