Kegiatan sosialisasi/penyebarluasan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dilakukan Anggota DPRD Kalsel Hj Dewi Damayanti Said di Kota Banjarmasin.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Sosialisasi ini dilaksanakan di Jalan A Yani KM. 05 Komplek Dharma Nomor 3 Kota Banjarmasin, yang dihadiri oleh 50 orang peserta Relawan Sosial binaan BKKKS Kalsel (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial).
Kegiatan diisi oleh pemaparan 3 orang narasumber, selain Hj. Dewi Damayanti Said, S.E, M.M, Dra. Hj. Hanifah, MM. dan H. Muhammad Hipni Saputra.
Sebelum narasumber melakukan pemaparan dan diskusi dengan peserta yang dipandu oleh M. Rian Zulfikar, SE, M.Sc selaku moderator, acara terlebih dahulu dipimpin oleh Soraya Fazher Agustine selaku MC yang menyampaikan susunan acara dan rangkaian kegiatan.
Dalam kegiatan sosialisasi/penyebarluasan Perda tersebut dapat disampaikan beberapa poin yang berkembang dalam diskusi antara lain:
Melihat bagaimana sistem dan tatanan suatu negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan kesenjangan sosial.
Hal ini ditambah dengan adanya dominasi yang menguntungkan bagi kaum elit dan merugikan bagi kelas bawah.
Relawan kemudian mengungkapkan terkait sembilan faktor yang dijadikan alat mengukur kesejahteraan sosial.
Di antaranya tingkat kepercayaan, sakit jiwa, narkoba dan alkohol, ekspektasi kehidupan dan kematian anak, obesitas, pendidikan anak, angka kelahiran, tingkat pembunuhan, tingkat narapidana dan mobilitas sosial.
“Persoalan sosial tersebut tentu saja berkaitan dengan bagaimana masyarakat menyikapi dua permasalahan penting soal kemiskinan.” kata Dewi Damayanti.
Proyek pembangunan yang selama ini berkembang umumnya ditujukan untuk kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, akan tetapi tidak sedikit dari negara berkembang masyarakat menjadi korban kemiskinan.
Di tengah situasi global yang tak menentu, persoalan yang terjadi dalam tatanan akar rumput juga memprihatinkan, persoalan mengenai kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh berbagai permasalahan nampak begitu kompleks.
Ketidaksetaraan kemudian menjadi dasar ketimpangan sosial yang hanya mengutamakan kebijakan yang pro kapital, berpihak pada kaum elite saja. (humasdprdkalsel/dya)
