Bupati Banjar H Khalilurrahman mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) regulasi omnibus law bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Rabu (14/10/2020) pagi.
BANJAR,koranbanjar.net – Bupati Banjar mengikuti langsung secara virtual dari Command Center Barokah Martapura.
Rakor tentang sinegritas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law.
Dibuka Menkopolhukam Mahfud MD, rakor terlaksana di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementrian Dalam Negeri Jakarta Pusat.
Menkopolhukam Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan Omnibus Law.
”Pemerintah daerah dalam hal ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang manfaat Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini,” ucap dia.
Ia menambahkan kalau RUU Omnibus Law tidak dilaksanakan, maka angka penduduk yang belum bekerja akan semakin tinggi.
“Ditakutkan penduduk yang belum kerja semakin tinggi jumlahnya, juga lapangan kerja akan pindah ke negara lain lebih kompetitif,” katanya.
Indonesia terjebak dalam Middle Income Trap atau perangkap pendapatan menengah.
Dikatakan Mahfud, Omnibus Law adalah sebuah konsep hukum perundang-undangan untuk memungkinkan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon cepat dan tepat.
Tanpa reformasi struktural pertumbuhan ekonomi akan melambat.
“Maka, urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat di antaranya penyederhanaan,” kata dia.
Sinkronisasi, pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru.
Melalui peningkatan investasi, dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja buruh.
Rakor dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan turut disaksikan melalui virtual oleh Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia. (kominfobanjar/dya)
