Musibah banjir selalu terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Seperti di awal tahun 2025 ini, banjir selalu melanda wilayah pinggiran Kota Martapura serta sejumlah wilayah kecamatan lain di Kabupaten Banjar. Dengan musibah tahunan ini, warga mempertanyakan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama upaya untuk mengatasi banjir atau meminimalisir terjadinya banjir, bukan hanya sekadar membagi-bagian bantuan.
BANJAR, koranbanjar.net – Musibah banjir selalu terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar, termasuk di wilayah Kota Martapura. Ironisnya, pada awal tahun 2025 ini sudah dua kali terjadi banjir di Kota Maretapura, dengan waktu yang berdekatan. Bahkan sampai hari ini, Selasa, (10/03/2025), banjir masih mengepung sejumlah desa di Kota Martapura. Seperti di Desa Tunggul Irang, Bincau, Labuan Tabu serta sejumlah desa lainnya.
Pantauan koranbanjar.net dalam sepekan terakhir, banjir yang kedua kalinya di awal tahun 2025 ini masih melanda beberapa wilayah, seperti Desa Bincau, Bincau Muara, Desa Tunggul Irang dan beberapa desa lainnya. Air telah merendam jalan hingga rumah penduduk dengan ketinggian antara 50 hingga 100 centimeter seperti di Komplek Pondok Asas Residence Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura.
Musibah banjir ini tentu saja menimbulkan kesulitan bagi warga setempat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Terutama saat melintasi kawasan tersebut, karena jalan terendam air, begitu pula sepeda motor yang sedang melintas.
Warga Pondok Asas Residence Desa Bincau Muara, Denny kepada koranbanjar.net mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Banjar.
“Saya jadi bertanya, fungsi pemerintah daerah selama ini apa sih untuk mengatasi banjir? Apa pemikiran Bupati Banjar dan jajarannya serta anggota DPRD Banjar untuk mengatasi, setidaknya meminimalisir banjir. Banjir ini ‘kan terjadi setiap tahun, masak dari tahun ke tahun tidak ada informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan? Masyarakat memilih mereka dengan harapan bisa membantu kesulitan-kesulitan masyarakat saat mengalami musibah seperti ini?” ujar Denny.
Kalau sekadar membagi-bagikan bantuan untuk korban banjir, itu hanya persoalan menyediakan logislitik. Siapapun bisa memberikan bantuan logistik, sepanjang mempunyai uang.
“Kalau sekadar membagikan bantuan, anak kecil pun bisa asal diberikan uang untuk membeli logistik dan membagikannya. Yang kita butuhkan pemikiran untuk mengatasi banjir ini, bukan sekedar bagi-bagi bantuan. Cobalah pikirkan,” ucapnya.
Dia juga mengutip alasan-alasan yang sering dikemukakan pejabat publik terhadap persoalan banjir, seperti, “Banjir ini kan terjadi sudah sejak dahulu. Lha kalau cuman memberikan alasan seperti itu, saya pun bisa,” tegasnya.
Hal terpenting yang juga perlu digarisbawahi, lanjutnya, pihak-pihak berkompeten tidak boleh anti kritik. Ketika ada aspirasi masyarakat seperti ini, sudah sepatutnya direspon secara positif, artinya harus ada tindaklanjut untuk menanggapi aspirasi masyarakat, bukan malah mempersoalkan kritik yang disampaikan. “Itulah resiko menjadi pejabat publik, jangan keberatan dengan kritik,” ungkap dia.
Hal senada dikemukakan warga asli Sungai Batang, Rafii. Dia juga mempertanyakan upaya-upaya pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Banjar. “Upaya-upaya pemerintah daerah apa sih? Masak tidak ada upaya sama sekali?” tanya dia.(koranbanjar.net)
