Musibah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Sekatan, salah satunya di Kabupaten Banjar tidak hanya mencemaskan warga yang menjadi korban. Tetapi juga menjadi perhatian aktivis lingkungan seperti Direktur Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI) Kalimantan Selatan, Badrul Ain Sanusi Al Afif. Dia mendesak Bupati Banjar dan jajaran serta segenap anggota DPRD Banjar agar memikirkan solusi untuk mengatasi banjir, terutama di Kabupaten Banjar.
BANJAR, koranbanjar.net – Direktur Eksekutif Bina Lingkungan Hidup Indonesia (BLHI) Kalsel, Badrul Ain Sanusi Al Afif mendesak Pemerintah Kabupaten Banjar agar tidak berpangku tangan dalam menghadapi persoalan banjir yang terjadi selama puluhan tahun di Kabupaten Banjar.
“Saya pernah mendengar bahwa Pemerintah Pusat akan membuat waduk di wilayah Sungai Pinang untuk mengatasi banjir, namun sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya. Apakah kabar itu betul atau tidak?” ujar Badrul Ain Sanusi Al Afif kepada koranbanjar.net, Selasa (10/03/2025)
Terlepas kabar rencana membuat waduk tersebut betul atau tidak, menurut Badrul, Pemerintah Daerah harus berupaya meminta Pemerintah Pusat untuk membantu Kabupaten Banjar keluar dari persoalan banjir, minimal mengurangi banjir.
“Bupati dan jajarannya serta anggota dewan harus agresif meminta atau memohon ke pemerintah pusat agar dapat segera merealisasikan pembuatan waduk tersebut, kalau memang secara kajian pembuatan waduk itu akan mengurangi banjir. Kalau hanya menunggu dan menunggu, kapan terealisasi?” ujarnya.
Dia menambahkan, Bupati Banjar dan jajaran maupun anggota DPRD Banjar tidak bisa pasrah atau berdiam diri saja melihat kondisi banjir yang telah menyengsarakan masyarakat banyak di Kabupaten Banjar.
“Ya harus dipikirkan, carikan solusinya. Untuk itu mereka digaji. Kalau bilang bahwa banjir sudah terjadi sejak dahulu, itu namanya pasrah. Justru karena sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, kita harus pikirkan agar tahun-tahun berikutnya berkurang. Masyarakat memilih bupati, memilih anggota dewan tentunya menaruh harapan, agar pejabat publik dapat memberikan solusi untuk rakyatnya. Kalau seumpama menjadi pejabat publik juga tidak bisa berbuat apa-apa, mending tidak usah menjadi pejabat publik, mending menjadi rakyat biasa saja,” tegas Badrul.
Badrul juga menambahkan, kondisi banjir yang terjadi belakangan ini semakin sering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya banjir hanya satu kali dalam setahun, sekarang sudah tidak bisa diprediksi, bahkan di awal tahun ini saja sudah 2 kali terjadi.
“Kondisi banjir sudah mulai mencemaskan. Terjadinya berulang kali, kemudian volemu ketinggian air juga terus bertambah. Bagaimana dengan tahun-tahun mendatang? ucap dia.
Advokat ini juga mengajak semua pihak untuk berhitung kerugian akibat banjir. “Bisa kita bayangkan, setiap kali banjir, banyak kerugian yang kita alami. Hitung saja, ketika banjir terjadi, berapa penduduk yang tidak bisa bekerja dan kehilangan pendapatan.
“Kalau setiap korban banjir kehilangan pendapatan 100 ribu saja perhari, kemudian yang mengalami 20 ribu, bisa bayangkan sebanyak Rp2 miliar perhari. Kalau terjadi sebulan atau 30 hari berarti jumlahnya mencapai Rp60 miliar. Apalagi kalau terjadi 3 bulan. Belum lagi kerusakan rumah penduduk, kerusakan fasilitas umum yang harus diperbaiki setiap tahun, berapa banyak kerugian yang dialami, mungkin mencapai ratusan miliar. Kalau semua itu terjadi berpuluh-puluh tahun, berarti kita sudah mengalami kerugian triliunan rupiah,” jelasnya.
Kerugian itu belum termasuk bantuan banjir yang harus dialokasikan setiap tahun, seperti sembako dan membeli perlengkapan bantuan banjir.
“Mengapa kita tidak meminta pemerintah pusat untuk mengalokasikan pembangunan waduk dengan jumlah ratusan miliar untuk mengatasi banjir. Biaya itu akan memangkas pengeluaran untuk mengatasi akibat banjir. Mestinya kita berfikir demikian. Jangan hanya berfikir menyediakan bantuan dan bantuan setiap tahun, sementara akar permasalahannya tidak diatasi dengan baik,” pungkas Badrul. (sir)
