MARTAPURA, koranbanjar.net – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banjar Maidi Armansyah mengatakan, Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) di Banjar, mewadahi perempuan yang berkeinginan meningkatkan keterampilannya.
Itu Kadisdik Banjar ungkapkan saat acara Sarasehan GP3M Banjar, di halaman Kantor Dinas Pendidikan Banjar, Kamis (3/10/2019) pagi.
“Seperti melatih dan membina kaum perempuan di beberapa kecamatan. Mulai keterampilan menjahit, membuat kue kering dan memberantas buta aksara,” ucap Maidi.
Wakil Ketua I TP PKK Banjar, Hj Nur Gita Tiyas mengatakan, seluruh tema Sarasehan GP3M untuk mencapai Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.
Ia mengapresiasi sarasehan yang bertujuan mewujudkan dan mengupayakan secara terpadu kaum perempuan.
Mereka harus meningkat baik dari sisi sosial, ekonomi serta memberdayakan masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan marginal.
“GP3M menjadikan kaum perempuan lebih mandiri. Mandiri jadi modal perempuan tidak akan menjadi buta huruf dan termarginalkan,” katanya.
GP3M merupakan program meningkatkan keterampilan kaum perempuan. Terutama kaum marginal yang belum tersentuh kegiatan keterampilan.
Menurut Direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit Bindik Aksara) Abdul Kahar, kaum perempuan ditempa dengan pelatihan dan praktik serta mengambangkan keahlian untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
“GP3M diluncurkan sejak 2016 lalu. Ini program andalan dan langsung bersentuhan dengan kaum perempuan. Terutama kaum marginal. Kita latih dan berdayakan mereka,” kata Abdul Kahar.
Dengan kemandirian, para perempuan tidak menjadi buta huruf dan termarginalkan. Oleh sebab itu GP3M saat ini berbeda dengan sebelumnya; perempuan marginal merupakan segmen sasaran program.
Dijadikannya mereka sebagai perempuan mandiri bertujuan peningkatan mutu pendidikan di daerah kantong-kantong tuna aksara.
“Fungsi GP3M untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah ajang strategi perumusan rencana aksi pembangunan daerah. Gerbang dalam pemberdayaan perempuan dan menjadi pendekatan terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkup Pemda. Memastikan tidak ada lagi perempuan yang termarginalkan baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan,” jelasnya. (dra)
