Kombes Pol. Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos,. S.I.K,. MH

9 Pejabat SKPD di Kotabaru Dilantik

  • Bagikan
Pelantikan 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Kotabaru, Jumat (18/6/2021). (Sumber Foto: Diskominfo Kotabaru)

Sebanyak sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru resmi dilantik, Jumat (18/6/2021).

KOTABARU, koranbanjat.net – Pelantikan ini dilaksanakan guna mengisi kekosongan jabatan di beberapa SKPD tersebut.

Bupati Kotabaru, Sayed Jafar mengatakan, pelantikan ini hasil dari lelang jabatan yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Promosi jabatan adalah salah suatu bentuk penghargaan, lanjutnya, yang diberi pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu.

“Jabatan bukanlah hak, akan tetapi merupakan amanat dari pemerintah yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab, yang harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

Menurutnya, yang dilantik hari ini merupakan orang terpilih yang telah dinilai dari berbagai aspek. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan, untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam jabatan.

“Selamat atas kepercayaan yang diberikan masyarakat, daerah, bangsa dan Negara. Laksanakan kebijakan publik dengan penuh integritas dan tanggung jawab, dengan menerapkan prinsip transparansi dan inovatif demi tercapainya target kinerja,” ucapnya.

Ia berpesan, agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah masing-masing.

Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan semakin berkualitas dari sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Minggu Basuki menuturkan, pelantikan ini merupakan hasil dari seleksi yang dilaksanakan pada Oktober sampai Desember tahun 2020.

“Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak, (maka) pelaksanaan pelantikan tertunda. Alhamdulillah, pelantikan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),”pungkasnya. (cah/ykw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *