oleh

Wawali Banjarbaru Hadiri Pelatihan Kader HMI

BANJARBARU,KORANBANJAR.NET – Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan didampingi Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah menghadiri acara pembukaan Latihan Kader II (LK-II) HMI Cabang Banjarbaru, Sabtu (23/02/2019).

Bertempat di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru, LK-II HMI Cabang Banjarbaru ini di buka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Drs H Heriansyah MSi mewakili Gubernur Kalsel.

Tampak Presidium KAHMI Kota Banjarbaru H Saroha M Thohir, Ketua HMI Cabang Banjarbaru Sudirman dan undangan lainnya.

Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan menyampaikan, bahwa di era globalisasi telah menjadikan pertukaran barang dan jasa dengan mudah terjadi melewati batas-batas teritorial negara.

“Globalisasi menjadikan dunia seperti global village. Adanya globalisasi, negara-negara dapat dengan mudah melakukan suatu interaksi, hal tersebut menjadikan globalisasi sebagai arah baru bagi perkembangan negara-negara selanjutnya,” ucap dia.

Arti dari globalisasi itu sendiri, merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam perkembangan globalisasi di dunia terdapat hasil dari pengaruh tersebut, baik dari segi positif maupun negatif.

“Dampak negatif yang ditimbulkan gerakan globalisasi di negara-negara berkembang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi serta industrialisasi di negara berkembang,” ujarnya.

Pemuda sebagai agen perubahan diharapkan dapat berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam segala aspek termasuk dalam hal menata dan meningkatkan mutu lingkungan.

“Kontrol sosial dikalangan pemuda dapat diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi,” paparnya. (maf/humaspemkobjb)

Komentar

Jangan Lewatkan