Rombongan Kaukus Perempuan Parlemen(KPP) DPRD Kalimantan Tengah(Kalteng) mengunjungi Kaukus Perempuan Politik Indonesia(KPPI) Kalimantan Selatan, Senin (26/10/2020).
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Bertempat di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Banjarmasin. Kedua kelompok srikandi Dewan tersebut berbaur saling bertukar informasi terkait program dan progres kegiatan kaukus.
Pada pertemuan itu, Ketua KPP Kalteng, Ardina Rasti Narang mengutarakan ingin mengetahui program KPPI Kalsel dan sejauh mana dukungan Kesbangpol.
Karena menurutnya seperti diketahui anggaran atau pendanaan difasilitasi oleh Kesbangpol, tidak di bawah Kementerian Dalam Negeri.
“Kami ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa KPPI, dan sejauh mana dukungan Kesbangpol, termasuk Pemberdayaan Wanita,” ujar putri Teras Narang ini
Selain itu pihaknya juga menanyakan mengenai batas maksimal jumlah anggota, kemudian besaran anggaran untuk KPPI yang disiapkan pada APBD 2021.
Selanjutnya, peran gender pada Pilkada atau Pileg sebagai keterwakilan perempuan. Namun ada keputusan partai yang harus ditaati.
Berikutnya mengenai alokasi anggaran untuk pendidikan perempuan politik terutama calon legislatif(Caleg) perempuan, yang diadakan setiap tahun.
Menjawab beberapa poin pertanyaan di atas. Ketua KPPI Kalsel, Dewi Damayanti menjelaskan, tidak ada batasan jumlah anggota kaukus perempuan politik.
“Secara suka rela saja, siapa yang mau, tudak ada batasan, misalkan partai ini harus 5 orang, itu tidak ada,” terangnya.
Namun, lanjut Dewi. Penggeraknya dari anggota yang duduk di legislatif. Karena tidak mungkin bergerak mengadakan rapat, sebab dukungan dananya belum tersedia.
Lanjutnya, sumber dana untuk menunjang program KPPI, Dewi mengatakan pada tahun 2021 akan diusulkan di APBD.
“Mudah-mudahan terealisasi, doakan saja,” ucapnya sembari mengatakan belum mengetahui besaran nilainya.
Mengenai anggota KPPI maju di Pilkada atau Pileg, Dewi menyebut dukungan hanya dari partai,” sedangkan dari KPPI sendiri kami tidak berani memaksakan anggota untuk mendukung,” tuturnya.
Terkait alokasi anggaran untuk pendidikan perempuan politik, dirinya sangat berharap biayanya dapat dianggarkan.
Nantinya, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Pemberdayaan Wanita dan Kesbangpol.
“Mudah-mudahan nanti bisa juga dilibatkan untuk menghadapi pemilu mendatang, intens adanya pendidikan politik bagi perempuan,” harapnya.
Dewi juga mengakui saat ini KPPI di Kalsel belum mencapai 30% dibanding KPP Kalteng yang sudah meraih 33%.
“Rencana kedepan kami juga akan memikirkan akan membentuk Kaukus Perempuan Parlemen,” tutupnya.
Demikian pula sebaliknya, Ardina, Ketua KPP Kalteng berharap kedepannya dapat membentuk KPPI di Provinsi ber Ibukota Palangkaraya itu. (yon)