Akselerasi kedaulatan pangan sangat baik untuk kita sambut, terutama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, bahwa pemerintah hadir dalam rangka pengembangan pangan secara nasional, khususnya pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
SUKAMARA, koranbanjar.net – Pernyataan itu diutarakan Wamentan RI, Harvick Hasnul Qolbi usai penanaman perdana Jagung Reproduktif berbasis ekonomi sirkuler di Kabupaten Sukamara, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan penanaman jagung perdana di Lapas Kelas III A Sukamara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, belum lama tadi.
Menurutnya, apabila wilayah dengan penduduk belum padat, dengan luasan lahan dan cakupan seperti saat ini, perlu sekali adanya sinergi dengan instansi terkait, pusat maupun daerah.
“Sebenarnya, hal ini sudah kita MoU-kan dengan Kemenkumham pada 2019 lalu. Alhamdulilah, sekarang sudah bisa kita laksanakan, disebabkan beberapa waktu lalu adanya pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sedikit menghambat langkah kita,” jelasnya.
Hal ini sangat baik sekali, karena bersifat gotong royong sehingga penanaman jagung ini dapat terlaksana, membantu program ketahanan pangan secara nasional.
Dia mengatakan, seperti yang disampaikan Bupati Sukamara, masih banyak lahan lain yang memang bisa diberdayakan sebagai lahan pertanian.
Pihaknya menunggu satu hingga dua bulan ke depan dan diharapkan tak hanya di lokasi lahan Lapas Kelas III A Sukamara, tetapi di beberapa tempat di kabupaten setempat bisa dilakukan hal-hal berguna bagi masyarakat terutama pada sektor pangan.
Selain itu, dengan adanya beberapa produk lain yang telah dihasilkan Lapas Kelas IIIA Sukamara seperti timun, cabai dan hortikultura lainnya. Kondisi ini sangat baik sehingga bisa menjadi panutan untuk ketahanan pangan.
“Artinya, tidak hanya pada Lapas Sukamara saja, tetapi juga pada beberapa Lapas lain di Indonesia yang memiliki lahan tidur yang masih bisa dimanfaatkan dan bisa dilakukan hal serupa, jadi kita akan menunggu hasilnya,” terangnya.
Lebih lanjut, rencana perluasan lahan hingga 10 hektare juga akan mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian. Hal ini berkaitan dengan National Resilience yang disebut bergantung dengan Food Resilience. Indonesia dinilai mampu mewujudkan hal tersebut.
Dia menjelaskan, terkait dengan ketahanan pangan diubah menjadi kedaulatan pangan sudah sangat jelas, tidak mungkin adanya National Resilience tanpa adanya Food Resilience. Apalagi soal kedaulatan pangan, hal ini sangat memungkinkan sekali untuk mengubah hal tersebut.
“Perlu dilihat juga kinerja dari Kementan tiga tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan dan ekspornya juga sangat bagus. Hal ini berarti masyarakat sangat positif dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Berdasarkan hasil yang saya ketahui, potensi Kalteng untuk ketahanan pangan juga sangat bagus,” tegas Wamentan.(budiono/agus/irfan)
