DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Batola Tahun Anggaran (TA) 2020, yang disampaikan oleh Wabup Batola H Rahmadian Noor, Selasa (30/3/2021).
BARITOKUALA,koranbanjar.net – Penyampaian LKPj Tahun Anggaran 2020 melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor mewakili Bupati Batola H Noormiliyani AS dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M Agung Purnomo dan Hj Arfah.
Wabup Batola menyampaikan nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil tahun 2020 secara global maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat, per sasaran pembangunan strategis sebagaimana diproyeksikan dalam KUA dan PPAS.
Dikatakan Rahmadian Noor, pelaksanaan APBD TA 2020 berlangsung dinamis, yang menunjukan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seiring dengan tingkat perkembangan dinamika di masyarakat.
“Maupun kebijakan makro nasional serta kondisi kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Hanya saja, lanjut dia, sebagaimana daerah lainnya pada tahun 2020 Batola dihadapkan pada situasi sulit yakni pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum berakhir.
Itu berpengaruh pula terhadap kondisi kemampuan keuangan yang cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan struktur APBD Batola TA 2020, ungkap Wakil Bupati, dari sisi penerimaan menunjukan target pendapatan daerah Rp1.345.408.162.958 sedangkan realisasi yang dicapai Rp1.216.830.063.279,21 (90,44 persen).
Atas nama Bupati Batola menjelaskan, realisasi penerimaan pendapatan daerah ini terdapat beberapa komponen di antaranya realisasi pendapatan asli daerah Rp74.329.113.456,21 dari target Rp60.557.580.739 (122,74 persen), realisasi dana perimbangan Rp949.637.060.600 dari target Rp931.896.976.530 (101,90 persen).
Sementara realisasi lain-lain pendapatan yang sah hanya Rp192.863.889.223 (57,19 persen), menyebabkan realisasi pendapatan tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan.
Meski demikian, sebut Rahmadian Noor, secara prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan cukup optimal.
Untuk mencapai efektivitas finansial dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam implementasi anggaran belanja, selalu berusaha mendasarkan kepada out put dari berbagai mekanisme dan tahapan perencanaan.
Berupa penjaringan aspirasi masyarakat, penentuan arah dan kebijakan umum APBD, serta penentuan strategi dan prioritas APBD.
Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri para anggota DPRD, seluruh anggota forkopimda, Pj Sekda H Abdul Manaf, para pejabat eselon II, III, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini juga diuraikan hasil pembangunan.
Ia menyatakan, berkat kebersamaan dan sinergi dengan semua pihak, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat yang diindikasikan dari diterimanya beberapa penghargaan.
Di antaranya penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN, Top Pembina BUMD Nasional, Penghargaan Stok Pangan dari Menteri Pertanian, Anugerah Dwija Praja Nugraha dari PGRI, dan penghargaan Opini WTP 5 tahun berturut-turut.
Di kesempatan penyampaian LKPj, Bupati Batola juga menjelaskan capaian kinerja setiap sasaran pembangunan strategis merefleksikan seluruh bidang pembangunan baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan berkualitas, peningkatan infrastruktur daerah, perumahan dan permukiman sehat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan perekonomian masyarakat, serta birokrasi pemerintahan.
“Dari hasil identifikasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan berkelanjutan tetap bertumpu pada nilai strategi perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran.
“Insya Allah mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” katanya. (kominfobatola/dya)
