Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sepak Bola Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut, terjadi silang pendapat tentang regulasi baru, sehingga dianggap merugikan sejumlah tim peserta.
HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.net – Kejurprov dilaksanakan Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalsel, mulai 23 sampai 27 April 2025.
Sekretaris Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Hulu Sungai Selatan (HSS) Mahyuni mengatakan, sebanyak 6 pemainnya dicekal untuk bermain di Kejurprov tersebut.
Dijelaskannya, berdasarkan informasi panitia penyelenggara pertandingan, pemain dilarang ikut bermain karena pembuatan KTP kurang dari satu tahun.
“Ofisial berencana walkout hari ini, tetapi karena alasan menjaga psikologis para pemain muda, hal tersebut urung dilakukan,” ucapnya, Jumat (25/4/2025) siang.
Ia mengatakan, menunggu arahan dan tanggapan Ketua Askab bersama anggota Komite Eksekutif, untuk melakukan langkah selanjutnya.
Dijelaskannya, regulasi baru tersebut tidak ada pemberitahuan resmi tertulis dari Asprov PSSI Kalsel dan Panlak Kejurprov.
Sebelumnya, Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Kalsel berdalih dengan peraturan Porprov XII, hasil Rakerprov KONI Kalsel.
Pada pasal 9 sampai 12, menjelaskan terkait mutasi pemain, dan pelarangan menggunakan olahragawan dari luar Kalsel.
Lalu, dilonggarkan melalui aturan dengan teknis pembuatan KTP minimal se tahun.
Terkait mutasi yang dipersoalkan, Mahyuni menilai dalam peraturan Porprov, adalah mutasi antar federasi bukan mutasi domisili.
Bahkan, tidak ada pasal yang menyatakan wajib pindah domisili minimal 1 tahun.
“Apa dasar kebijakan minimal setahun, kenapa kelonggaran tidak dua tahun, kenapa tidak 6 bulan, atau 3 bulan,” ucapnya.
Ia meyakini, Asprov keliru dalam menafsirkan mutasi dengan sesukanya.
Selain itu, dari 6 yang dicekal tersebut, 2 di antaranya padahal masih putra Kalsel.
Yakni Ferdian Akbar yang lahir di Banjarmasin, mutasi federasi ke HSS karena tidak mendapatkan pembinaan di federasi sebelumnya.
Sementara Rizky Rizaldi Pora, lama bersekolah di Banjarmasin dan belum tergabung pada federasi manapun, juga dicekal ikut tim HSS.
“Sampai saat ini tidak ada penjelasan, terkait 2 orang pemain HSS yang dicekal, apa masalahnya,” ujarnya.
Selain HSS, tim-tim Hulu Sungai (sebutan untuk 6 kabupaten di wilayah utara Kalsel, red) turut dirugikan atas regulas tersebut.
Seperti tim Hulu Sungai Tengah (HST) yang gugur, dan dinyatakan kalah walkout (WO) karena memaksa memasukkan sejumlah pemain yang dilarang panitia ke lapangan.
Lalu, Tabalong yang juga dirugikan tanpa bisa memasukkan 8 pemainnya di lapangan.
“Terkesan seperti ada usaha melemahkan tim-tim Hulu Sungai,” ujar Mahyuni.
(dvh/rth)
