Pasangan calon (Paslon) Gubernur Kalsel Haji Denny-Difri (H2D) menanggapi beberapa kabar yang beredar menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa wilayah yang melaksanakan. Antara lain, terkait rencana penertiban spanduk yang menolak politik uang.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Dari poin-poin yang ditanggapi, salah satunya rencana Bawaslu Kalsel akan melakukan penertiban spanduk, baliho, dan alat peraga sosialisasi lainnya.
Melalui konferensi Pers yang dilaksanakan pada Minggu (30/5/2021) di kediamannya, H Denny mengatakan, dia menghormati kewenangan Bawaslu Kalsell untuk melakukan pengawasan dalam PSU Pilkada Kalsel.
“Dari sisi lain, H2D menolak langkah-langkah yang justru tidak sejalan dengan ikhtiar bersama menolak politik uang dan tindakan-tindakan curang lainnya,” ujarnya.
Diungkapkan, H2D justru membantu mensosialisasikan prinsip-prinsip anti politik uang dan anti kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Yang pasti, H2D tidak memasang alat peraga bermuatan kampanye yang oleh karenanya dapat ditertibkan,” ungkapnya.
Ditegaskan, mestinya menjadi komitmen Bawaslu Kalsel. Sebagaimana langkah sama dilakukan PPTK yang menyatakan, kalau bersih kenapa risih.
“Spanduk ‘Menolak Politik Uang’ malah menguatkan prinsip pilkada bersih, bukan kampanye kepada salah satu calon,” tegasnya.
Hal lain yang disampaikan, terkait pernyataan H2D yang seakaan mendiskreditkan ulama dengan menolak politik uang.
“Justru apa yang diperjuangkan H2D melaksanakan apa yang diajarkan para guru, ulama dan habaib yang sama-sama kita muliakan,” ujarnya.
Maka, Denny dalam mengantisipasi kecurangan dalam Pilgub, mendorong penyelenggara bersikap netral.
“Maka pada pelaksanaan PSU nanti, akan menguatkan penjagaan dengan mendirikan posko agar tidak terjadi kecurangan,” ucapnya
“Kami juga mendorong masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan, menjaga dan cermati daftar pemilih, baik tambahan yang berpotensi adanya kecurangan,” tambahnya.
Ia juga berharap, PSU ke depan berjalan demokratis, aman dan lancar.(maf/sir)
