Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu semakin serius dalam menghadapi musibah banjir. Keseriusan itu diperlihatkan dari skema relokasi rumah warga langganan banjir di Kecamatan Satui.
TANAH BUMBU, koranbanjar.net- Wacana itu muncul seusai Kecamatan Satui, Tanah Bumbu kembali mengalami bencana banjir besar yang terjadi di Kecamatan Satui sempat merendam 6 desa setempat sejak awal lebaran pada Kamis (13/5/2021) lalu.
Bupati Tanah Bumbu, dr HM. Zairullah Azhar mengatakan, memang banjir di Kecamatan Satui sering terjadi tiap tahun berdasarkan data, dan banyak rumah warga terendam banjir.
Di mana, disebutkan salah satu solusi mengatasi banjir tersebut yakni dengan merelokasi rumah warga yang menjadi langganan banjir, serta membangun Bendungan Kusan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Tanah Bumbu, H. Ansyari Firdaus menerangkan hasil rapat beberapa waktu lalu, ada rencana merelokasi rumah warga langganan banjir yang bermukim di bantaran sungai.
Ia menjelaskan, tentang lahannya saat ini tengah dipersiapkan, dan bakal mencapai 4 hektar.
Lebih lanjut ia memaparkan, nantinya akan dipilih di daerah Desa Sungai Danau dengan tanah hibah. Sementara lahan lain, disiapkan berada di Desa Sinar Bulan dengan luasan mencapai 2 hektar, dan statusnya ganti biaya.
“Langkah awal dari tindaklanjut rencana relokasi, Disperkimtan sudah menurunkan tim menggali informasi terkait lahan tersebut. Hingga statusnya siap,” ujarnya, Selasa (18/5/2021).
Dikatakan, jumlah rumah keluarga harus direlokasi diperkirakan untuk Desa Sungai Danau sebanyak 200 KK. Sedangkan, Desa Sinar Bulan berjumlah 50 hingga 80 KK.
Ia memaparkan, untuk estimasi biaya pembangunan rumah, ditaksir untuk rumah semi permanen senilai Rp 50 juta lebih. Sementara, rumah permanen mencapai Rp 100 juta.
“Nanti, secepatnya kami menghadap Bupati terkait gambaran umumnya relokasi rumahnya, terpenting juga terkait pembebasan lahannya terlebih dulu,” terangnya.
Terkait dana relokasi, dirinya akan mengupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari APBD.
Selain itu, menurutnya terkait lokasi pembangunan rumah nantinya haruslah strategis dan berada di dataran tinggi agar bebas dari bencana banjir.
“Relokasi ini juga melibatkan beberapa SKPD seperti Bappeda, BPBD, PUPR, Camat, Kades, Tenaga Ahli, dan lainnya nantinya,” tutupnya.(ags/sir)
