Tabalong Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI 10 Kali Berturut-turut

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Rahmadi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Pj Bupati Tabalong, Hamida Munawarah (foto: prokopim tabalong)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan (BPK RI Kalsel).

TABALONG, koranbanjar.net – Penghargaan yang kesepuluh kalinya secara berturut turut ini diterima dan merupakan hasil pemeriksaan secara maraton dilakukan tim Auditor BPK RI Perwakilan Kalsel selama 2 bulan terakhir.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Selasa (07/05/2024).

Pj Bupati Tabalong, Hamida Munawarah menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran dan pihak terkait termasuk DPRD Tabalong yang terus bekerja keras hingga Tabalong berhasil meraih WTP yang ke 10 kalinya.

“Alhamdulillah, kita tetap dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI pada LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2023,” katanya.

Atas raihan WTP kesekian kalinya ini diharapkan Hamida dapat semakin memberikan motivasi yang lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pihaknya juga meminta BPK RI Perwakilan Kalsel untuk bisa terus memberikan pembinaan serta pendampingan dalam hal tata kelola keuangan daerah, sehingga Tabalong bisa lebih baik lagi.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Rahmadi mengungkapkan, dari 13 kota kabupaten di Kalsel termasuk Tabalong berhasil meraih opini WTP setelah dilakukan pemeriksaan LKPD TA 2023.

Meskipun begitu, pihaknya masih ada memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindak lanjuti.

“Meskipun terdapat catatan, namun tidak berpengaruh kepada penyajian LKPD yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah selama 60 hari ke depan, sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” ungkapnya.

Menurutnya, opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, disamping indikator lain yang telah ditetapkan.

Dengan opini WTP ini, diharapkan Pemda terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan.

(anb/rth)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *