BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Kalsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Green Public Procurement (G-PPro). Ini dilakukan guna mendukung gerakan Revolusi Hijau.
Seiring dengan G-PPro sebagaimana Pergub No 093 tahun 2018 ini, pola administrasi ramah lingkungan di lingkungan Pemprov Kalsel pun juga segera direalisasikan.
“Bahkan dalam pergub tersebut bukan hanya hal pola administrasi, namun juga dalam pengadaan barang dan jasa juga harus lebih ramah lingkungan,” ujar seorang narasumber dalam Workshop Teknis Pengembangan Profesionalisme G-PPro, Gusti Muhammad Hatta, di Gedung Idham Chalid, Komplek Perkantoran Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (27/11).
Dikatakan narasumber yang merupakan seorang Guru Besar Fakultas Kehutanan ULM Banjarbaru ini, barang atau jasa yang akan digunakan, harus dihasilkan serta diproses secara ramah lingkungan, sehingga ketika digunakan akan hemat energi dan rendah karbon.
“Begitupun ketika dibuang atau dihapus, maka harus dapat didaur ulang,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden SBY itu.
Salah satu contohnya, sambung M Hatta, ialah pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada umumnya, yaitu penggunaan kertas yang saat ini belum memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
“Sehingga dengan diterbitkannya Pergub G-PRO ini, dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi lingkungan Kalsel,” imbuhnya.
Sementara dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hermansyah Manaf, mengatakan, gambaran terkait pentingnya memiliki pola administrasi ramah lingkungan menuntut kita harus berpikir ‘out of the box’. Bukan ‘bussines as usual’ seperti yang selama ini dilaksanakan.
“Kita berharap ke depan agar dapat melaksanakan konsep pembangunan hijau, salah satunya melalui G-PPro. Pembangunan hijau harus memiliki perencanaan yang sistematis dari hulu ke hilir. Artinya, perlu suatu pendekatan agar di hulu dan hilir tetap dijaga,” paparnya.
Workshop G-PRO dihadiri oleh seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan para ahli pengadaan, serta inovator Reform Leader Academy (RLA) Kalsel.
Selain Gusti Muhammad Hatta, narasumber lainnya yakni dari Kepala Bidang (Kabid) Standardisasi Produk Kementerian KLHK, Dra Nurmayanti, Gusmelinda Rahmi dari LKPP, dan Paulus Tallulembang dari Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia.
Untuk diketahui, berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito, jumlah lahan kritis di Kalsel mencapai sekitar 640 ribu hektar pada tahun 2015. Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalsel masih berada pada peringkat 26 dari 33 provinsi, dengan nilai 57,51. (banjargoup/dny)