Soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak virus corona (Covid-19), Pembakal Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, menemukan bahwa data Dinas Sosial masih tidak akurat. Karena dalam data tersebut, masyarakat yang mestinya tidak berhak, malah akan menerima atau mendapatkan BLT.
KARANG INTAN, koranbanjar.net – “Data dari Dinas Sosial sangat tidak akurat. Contoh di Kecamatan Karang Intan dibagi 26 desa. Karena datanya tidak akurat, mereka yang mestinya tidak berhak, malah akan menerima. Karena data yang diterima Dinsos tidak sepenuhnya berdasarkan usulan dari desa.”
Demikian diungkapkan Pembakal Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Abdul Basit, kepada koranbanjar.net.
Kondisi itulah, ujarnya, yang menimbulkan kecemburuan, karena datanya bukan sepenuhnya usulan dari desa,” ujar dia.
Meski demikian, jelas dia, rencana penyaluran di desanya 95 % masih aman. “Dalam menentukan mereka yang berhak menerima dari Dana Desa sudah kami musyawarahkan bersama beberapa unsur, mulai aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pendamping desa, semua Ketua RT hingga anggota dewan,” paparnya.
Pembakal Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan. (foto:istimewa)
Walaupun demikian, imbuh Basit, yang menjadi persoalan adalah terkait data yang diterbitkan dinas sosial masih terdapat ketidaksesuaian dengan data di masing-masing desa.
Oleh sebab itu pula, sekarang persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak virus corona (Covid-19), sudah mulai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Selain terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki Dinsos, juga disebabkan terbatasnya Dana Desa (DD) yang akan disalurkan atau tidak cukup untuk dibagikan kepada mereka yang berhak.
“Saat ini hampir setiap Pembakal sudah mulai kebingungan dalam menyalurkan BLT kepada masyarakat, karena Dana Desa yang akan dibagikan tidak mencukupi,” tutupnya.(sir)
