Sekda Banjar H Mokhamad Hilman membuka secara resmi Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021, di aula Barakat Martapura, Selasa (5/10/2021).
BANJAR,koranbanjar.net – Kegiatan ini dihadiri dari pihak Kejaksaan Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Badan Kesbangpol, Dinas Pertanahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura (TPH).
Juga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Panitia Pertimbangan Landreform dan stakeholder terkait, bertempat di Aula Barakat, Martapura (05/10/2021) sore.
Dasar hukum Sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini sesuai dengan UUD nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agararia dan UUD nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.
“Dilaksanakan berkenaan membahas objek yang akan dilaksanakan menjadi objek dan subjek resdtribusi berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek,” kata Sekda Banjar.
Sidang ini setelah dilakukan oleh panitia pertimbangan landreform untuk memastikan bahwa objek dan subjek yang diusulkan memenuhi persyaratan.
Redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek restribusi tanah kepada subjek restribusi tanah.
Adapun tujuan restribusi tanah ini adalah untuk mangadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan.
Kegiatan restribusi tanah Kabupaten Banjar tahun 2021 di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang, dan jumlah target kegiatan restribusi tanah yang ada di Kabupaten Banjar tahun anggaran 2021 berjumlah 218 bidang. (kominfobanjar/dya)
