Sekolah atau pembelajaran tatap muka tak cukup hanya dengan menekankan protokol kesehatan (Prokes), melainkan peserta dan tenaga pendidik harus dibekali pengetahuan yang cukup tentang bahaya pandemi Covid-19.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin, Minggu kemarin (4/4/2021) di Banjarmasin.
Kepada media ini ia mengatakan, pengetahuan tentang bahaya wabah ini dilakukan melalui program mitigasi/sosialisasi melekat, hal ini tentu akan menumbuhkan kesadaran bersama memenuhi protokol kesehatan yang disediakan.
“Pengadaan protokol kesehatan pada saat sekolah tatap muka rasanya tidak cukup, para peserta dan tenaga kependidikan harus pula dibekali pengetahuan cukup tentang bahaya pandemi Covid-19,” ujarnya.
Bukan hanya itu, termasuk pula harus ada cara atau pola monitoring perkembangan kesehatan para peserta didik dan tenaga kependidikan.
“Sehingga sedini dan secepat mungkin dapat dilakukan tindakan tepat, apabila salah satu dari mereka menunjukkan gejala terjangkit,” jelas Politisi Partai Gerindra ini.
Lalu, lanjut Lutfi, ada pencatatan data perkembangan kesehatan melalui sebuah buku saku mitigasi covid-19, dan harus diisi para wali kelas setiap hari.
Disinggung peran dan dukungannya, legislator dua periode ini berujar, pihaknya akan mengajak stakeholder untuk musyawarah berdiskusi, agar program ini benar- benar bisa berjalan dengan aman.
Wacana sekolah tatap muka yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan secara bertahap mulai diterapkan meski dengan pembatasan waktu atau pembagian pola jam belajar.
“Ini harus diimbangi dengan komitmen agar tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) karena pada dasarnya kondisi masih dalam pandemi Covid-19,” katanya.
Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan kerjasama guna menghadapi situasi kondisi sekarang ini.(yon/sir)
