Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Kalimantan Selatan berjalan kurang lebih 5 jam, namun tak mampu menyelesaikan sengketa jalan hauling kawasan pertambangan batubara di KM 101 Tapin Rantau antar PT Antang Gunung Meratus (AGM) dengan PT Tapin Coal Terminal (TCT).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – RDP tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan. Ironisnya, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK usai membacakan kesimpulan, yang salah satunya berbunyi belum ada solusi dari kedua belah pihak perusahaan tersebut, tampak buru-buru langsung meninggalkan ruangan rapat tanpa memberikan solusi.
“Kepada pihak yang menjalin kontrak baik dengan AGM maupun TCT, silakan menyelesaikannya masing-masing, rapat kami tutup,” ucapnya sembari buru- buru meninggalkan ruangan.
“Jangan ditutup dulu ketua, sia-sia jauh-jauh datang kemari kalau tidak ada solusi,” teriak peserta RDP dari perwakilan asosiasi angkutan batubara.
Usai RDP, di luar gedung DPRD Kalsel, Aliansyah selaku perwakilan pihak angkutan batubara yang juga Ketua LSM APP-KPK menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Supian HK seharusnya sebagai wakil rakyat ternyata tidak mencerminkan membela rakyat.
“Hari ini kami benar-benar sangat kecewa dengan sikap Ketua DPRD Kalsel, seharusnya sebagai wakil rakyat membela rakyat, bukan membela pengusaha,” ujar Aliansyah, Selasa (4/1/2022).
Dirinya menyebut DPRD Kalsel seperti kehilangan marwah, kehilangan harga diri. Menurutnya, sebagai rakyat Kalimantan Selatan susah payah berdemontrasi berjuang.
“Di hadapan rakyat, seolah-olah membela rakyat, tetapi setelah di RDP hari ini, mereka membela pengusaha yang jelas – jelas menyengsarakan rakyat,” cetusnya.
Dikatakan, sikap Ketua DPRD Kalsel, Supian HK di RDP menjadi catatan baginya, bahwa DPRD Kalsel telah kehilangan wibawa, tidak ada sama sekali berkeinginan mensejahterakan rakyat Kalimantan Selatan.
Sementara Haji Udin atau biasa dipanggil Udin Palui, rekan Aliansyah sangat menyayangkan apa yang dilakukan Ketua DPRD Kalsel, Supian Hk langsung meninggalkan ruangan rapat tanpa meninggalkan solusi atau jalan keluar lainnya.
“Saat itu kan ada pihak balai jalan, Kepala Dishub Provinsi, mengapa mereka tidak diberikan kesempatan berbicara, barangkali mereka ada kebijakan atau jalan keluar terhadap persoalan ini,” bebernya.
Dirinya berpendapat, tidak sepantasnya wakil rakyat bersikap terkesan arogan, apalagi ini menyangkut nasib ribuan pekerja yang juga adalah rakyat Kalimantan selatan yang akan terlantar tidak dapat bekerja karena jalan hauling ditutup/police line.
“Jadi betul – betul miris dengan keadaan wakil rakyat kita, terutama sikap Ketua DPRD hari ini,” tutupnya.(yon/sir)
