Ketua Pansus II Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kalsel Akhir Tahun Anggaran 2020, HM Iqbal Yudiannoor meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel untuk mendata aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyatakan seusai melakukan rapat kerja Pansus dengan Bakeuda Kalsel, Rabu (7/4/2021) di Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
“Data seluruhnya aset milik Pemprov Kalsel, baik tanah dan bangunan. Khususnya yang tidak terpakai atau belum bersertifikat,” pintanya.
Menurutnya banyak sekali informasi yang didapat, tentang aset lahan dan bangunan milik Pemprov Kalsel yang tidak terurus, bahkan ditempati masyarakat dan pelaku usaha, namun tidak memberikan pemasukan bagi daerah.
Misalnya ada sekitar 560 hektar Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Kabupaten Tanbu yang merupakan aset milik Pemprov Kalsel, tapi sudah ditempati masyarakat bahkan ada yang mendirikan SPBU di atas tanah tersebut. Lalu ada juga lahan di Kota Banjarbaru yang dibangun Giant, status dan pemasukannya bagi daerah juga dipertanyakan.
“Kami minta kepada Bakeuda Kalsel, bila pihak ketiga tidak sanggup mengelolanya, maka kita serahkan atau carikan mitra kerja yang lain yang lebih baik agar bisa meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Karena itulah diingatkannya lagi agar Bakeuda Kalsel dapat menyelesaikan pendataan aset lahan dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Kalsel tahun ini juga.
“Kalau sudah diinventarisir maka selanjutnya kita bisa undang pihak terkait, untuk dapat membahas aset ini mau dijadikan objek apa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dyan Nur berjanji, pihaknya akan segera melakukan inventarisasi kembali aset-aset milik Pemprov Kalsel guna lebih memudahkan dan memberdayakannya sebagai sumber pendapatan daerah.
“Aset milik Pemprov Kalsel ini segera kita inventarisasi sesuai arahan petunjuk dari DPRD Kalsel sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,” tuturnya.
Disinggung sumber pendapatan asli daerah (PAD), hingga saat ini masih didominasi sumber pajak, dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Selain pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, kita coba gali dari aset milik Pemprov Kalsel. Untuk bisa menggarap hal itu ditahap awal akan kita lakukan inventarisir aset terlebih dulu untuk mempermudah dalam pemanfaatan,” tukasnya.(yon/sir)
