BALANGAN, KORANBANJAR.NET – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, berharap rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat menjadi forum konsultasi dalam mempercepat penyelesaian hasil temuan.
Hal ini mengingat penyelesaian TLHP secara tuntas menjadi salah satu tolak ukur tehadap berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Harapan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, Haris Makkie, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, pada rapat TLHP APIP tingkat kabupaten atau kota se Kalimantan Selatan, di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu (29/8).
Menurut gubernur, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu saja memerlukan peran dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, peran dan fungsi pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal, baik pengawasan internal maupun eksternal. Pelaksanaan rapat pemutakhiran data TLHP mencerminkan keseriusan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mencapai hasil pengawasan yang optimal.
Dijelaskan gubernur, sebagai bagian dari proses pengawasan, TLHP mesti ditempatkan secara sejajar dengan proses-proses lainnya. Pelaksanaan TLHP juga merupakan perbaikan dari upaya manajemen pemerintahan. Sedangkan ketuntasan hasil pemeriksaan akan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.
Disampaikannya, penyelesaian TLHP tentu menjadi prioritas, guna menindaklanjuti temuan-temuan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah akan tertata dan berjalan lebih baik, efektif dan sekaligus menjadi umpan balik untuk menghindari akan adanya sanksi, baik sanksi disiplin, administratif, perdata maupun pidana.
“Kita dapat melaksanakan rapat pemutakhiran data TLHP APIP, berarti kita sudah melaksanakan tahapan penting untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan hasil pemeriksaan, karena bagaimanapun akuratnya hasil pemeriksaan, hasilnya tidak akan memberikan manfaat jika tindaklanjutnya berjalan lambat apalagi tidak dilaksanakan sama sekali,” sebutnya.
Gubernur bersyukur, bahwa upaya mengoptimalkan pengawasan sudah berjalan semakin baik. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Pemprov Kalsel dan kabupaten atau kota se Kalimantan selatan merupakan salah bukti dari keberhasilan pengawasan.
“Meski demikian, kita harus tetap melakukan upaya untuk memaksimalkan forum rapat pemutakhiran ini, terutama untuk menyelesaikan proses hasil tindak lanjut dari pengawasan secara tuntas,” katanya.
Sementara itu, Bupati Balangan, Ansharuddin, menyambut baik dengan dilaksanakannya rapat pemutakhiran data TLHP APIP 2018 di daerahnya.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta untuk mengetahui permalasahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan.
Selain itu, dikemukakannya, kegiatan ini juga dapat meningkatkan koordinasi antara APIP dengan obyek pengawasan, dan dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab pimpinan unit kerja dengan obyek pengawasan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. (hmsprov/dny)