Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat penghargaan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, dengan menduduki peringkat pertama kenaikan yang sangat signifikan se-Kalimantan Selatan.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Untuk nilai capaian Kota Banjarbaru 90,94 masuk kategori hijau.
Di dalam MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi.
Pemko menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi (rakor) dan Pemantauan Program yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (30/05/2024).
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin usai membuka rakor menyampaikan, dengan adanya monitoring, pendampingan dan pengawasan dari KPK RI sangat terbantu dalam menjalankan Pemerintahan yang bersih di Kota Banjarbaru.
“Tentunya harapan kita pemerintahan yang bersih, terkelola dengan baik agar bisa menekan korupsi di Kota Banjarbaru yang dimana ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita sangat bersyukur mendapat nilai tertinggi untuk Kota atas penghargaan dari KPK,” ujarnya.
Dengan adanya capaian ini terus bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar Kota Banjarbaru terbebas dari yang namanya korupsi.
“Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian oleh KPK, yakni tata kelola ASN jangan sampai ada jual beli jabatan, tata kelola perizinan namun sudah kita sampaikan bahwa Banjarbaru sekarang untuk perizinan bisa online dengan hadirnya MPP Digital yang bisa diawasi langsung oleh KPK. Serta tata kelola barang dan jasa, yang dimana kita menekankan untuk bisa menggunakan e-katalog,” bebernya.
Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru ini menegaskan komitmen kuat untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. (maf/dya)
