Pemkab Batola lakukan penandatanganan kerjasama penanganan masalah bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejaksaan Negeri Batola, Senin (27/3/2023) di Aula Selidah Kantor Bupati Barito Kuala (Batola) di Marabahan.
BATOLA, koranbanjar.net – Penandatanganan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat. Dengan dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor beserta para Kepala SKPD dan Camat yang menerima hasil pendampingan hukum dari Kajari Batola. Selain itu, digelar pula paparan hasil pendampingan hukum oleh Kajari Batola Eben Neser Silalahi.
Dalam paparannya Eben Neser menyebut tim JPN Kejari Batola paling banyak melakukan pendampingan pada Dinas Pekerjaan Umum Batola.
“Adanya pekerjaan yang tidak rapi maupun kendala teknis item yang tidak terpasang sehingga perlu pendampingan tim JPN,” ujarnya.
Eben sebut permasalahan juga ditemukan adanya konsultan yang melakukan pengawasan melebihi dua pekerjaan. Sehingga pengawasan dinilai tidak efektif.
“Sudah kita lakukan teguran agar tidak lebih dari dua pekerjaan dilakukan pengawasan, agar lebih efektif,” sebutnya.
Pj Bupati Mujiyat sampaikan rasa senangnya dengan adanya langkah pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batola. Menurutnya dengan adanya pendampingan ini bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dengan pendampingan dari Kejari ini, InsyaAllah kita akan terasa nyaman ketika melangkah. Mengingat tentunya kita akan lebih tertib administrasi,” sebut Mujiyat.
Mujiyat berharap dengan pendampingan ini ketika ditemukan hal-hal yang perlu dibetulkan bisa di berikan pendampingan dan dibenarkan.
“Ini juga bentuk chemistry yang baik antara Kejari Batola dan Pemkab Batola yang berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan di Batola,” ungkap pria alumni ISI Yogyakarta itu.
(max/rth)
