Terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah, baik Provinsi/Kabupaten/Kota diminta anggota DPRD Kalsel untuk melaksanakan tanpa tebang pilih. Jangan sampai, pedagang kecil dilarang jualan, THM dibolehkan tetap buka.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Lutfi Saifuddin kepada sejumlah awak media menanggapi tuntutan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi demo pada, Senin (20/9/2021) di Kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin.
“Jangan tebang pilih, pedagang kecil dilarang jualan, tetapi hiburan malam tetap buka,” ujar Lutfi tegas.
Kondisi ini lanjutnya, harus dikritisi, pihaknya meminta instansi berwenang di 13 kabupaten/kota betul-betul konsekuen menerapkan PPKM.
“Mengenai percepatan PPKM, ini ranahnya ada di eksekutif, bukan di DPRD, namun kami tetap konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat KalimantanSelatan,” tuturnya.
Lanjut dijelaskan, terkait bantuan sosial (Bansos), Komisi IV bersama Ketua DPRD Kalsel sudah menemui Badan Logistik (Bulog) Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan distribusi bantuan pangan ini tepat sasaran dan tepat waktu.
“Itu upaya kami, karena kami sebagai legislatif sebatas hanya melakukan pengawasan, bukan pelaksana, ini harus dipahami,” jelasnya.
DPRD Kalsel sambungnya bisa memberikan masukan dan penekanan hanya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Karena itu adalah mitra kami, bahwa kami sama-sama di dalam pemerintahan, bukan pemerintah tapi pemerintahan,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra Kalsel ini berharap kepada para mahasiswa atau masyarakat, bahwa sama-sama menyatukan visi dan misi serta persepsi bahwa ini adalah perjuangan bersama.
“Jangan pernah berpikir kalau kami ini tidak berpihak kepada rakyat, tolong apresiasi upaya kami selama memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandasnya.(yon/sir)
