KANDANGAN, koranbanjar.net – Enam perwakilan sopir menyampaikan aspirasi terkait sedikitnya jatah untuk antrean umum di SPBU yang diduga dikuasai pelangsir. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berjanji segera membahas dengan mengundang beberapa pihak terkait.
Sesuai kesepakatan pasca Jumat lalu puluhan sopir geruduk kantor DPRD HSS, perwakilan sopir diundang datang menyampaikan di ruang rapat gedung DPRD HSS, Senin (29/7/2019) pagi, yang dihadiri anggota Komisi I,II dan III.
Perwakilan sopir Juardi meminta solusi sementara untuk antrean umum, atau setidaknya diberikan jatah lebih dari yang didapat saat ini di SPBU, sebab sudah menjadi rahasia umum setiap SPBU sudah ada oknum yang memborong jatah BBM.
Ia meminta, 50 buah unit truk dapat jatah untuk satu SPBU yang menyediakan solar, jika dikalkulasi 50 liter BBM per-unit maka satu SPBU menyediakan jatah 2500 liter. Jika di HSS ada dua SPBU maka sedikitnya 100 unit truk mendapat BBM.
“Tidak banyak, kami minta 2500 liter, selebihnya silahkan terserah mau ke manapun 7500 liternya mengirim, yang penting sopir kebagian,” tegasnya, menyatakan setiap kirim SPBU mendapat 10.000 liter.
Juardi mengeluhkan kondisi sopir sudah banyak yang tua, jika membeli BBM solar di SPBU seharian mengantri ternyata tidak kebagian. Sedangkan membeli di eceran harganya sangat mahal.
Pimpinan rapat sekaligus ketua Komisi II DPRD HSS Safriansyah mengatakan, ingin tahu dahulu berapa jumlah total sopir di HSS, supaya semua sopir kebagian semua tidak hanya 100 unit seperti yang dimintakan.
Safriansyah berjanji membahas dengan beberapa instansi, termasuk pihak Pertamina yang berwenang dalam pengawasan pendistribusian BBM. “Karena mereka mereka lebih berwenang dalam memberikan sanksi terhadap SPBU nya,” ujarnya.
Anggota komisi III DPRD HSS Yuniati mengatakan, akan memback-up komisi II yang dalam hal ini membidangi, dalam menyampaikan ke pihak terkait langsung. (yat/dra)