BANJARMASIN, koranbanjar.net – Puluhan anggota Forum Driver Online (FDO) Banjarmasin berdemo di depan Kantor DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (16/7/19) siang. Mereka menuntut keadilan, salah satunya ialah suspend dari keputusan sepihak dari manajemen aplikator agar memberikan alasan yang jelas.
Mereka terdiri dari Go-Car dan Grab-Car menginginkan payung hukum yang jelas dan keadilan untuk para driver online, kepada perwakilan rakyat tingkat I tersebut.
Ketua FDO Kalsel Pandu Setiawan mengatakan, dirinya bersama kawan-kawan ojol meminta kepada Anggota DPRD Kalsel untuk memberikan kebijakan tentang keputusan Grab maupun Gojek, yang menurutnya seenaknya memutus mitra kerja secara sepihak melalui suspend.
“Kami di sini menuntut kebijakan dari kantor yang memutuskan secara sepihak pemutusan mitra kerja yang kami sendiri tidak bisa melakukan banding. Juga soal tarif. Intinya ya manusiawi lah,” ujarnya.
Ia mengatakan, bakal melayangkan surat kepada pihak DPRD Kalsel. “Ini berbeda dari (demo) sebelumnya. Jadi ini yang akan kami buat surat untuk pemanggilan aplikator-aplikator dari pusat, bukan cabang lagi,” katanya.
Para driver mengehdaki, aspirasi ini harus langsung ditanggapi oleh pimpinan mereka di pusat.
“Untuk pertemuan nanti, kami akan minta waktu terpisah, jadi masing-masing, karena kebijakannya juga masing-masing,” ujarnya.
Aksi Demo itu langsung dihadapi oleh Anggota DPRD Kalsel dari Komisi 3, Hormansyah. Ia mengatakan apa yang disampaikan pihak FDO dari Gojek maupun Grab akan ditindaklanjuti oleh DPRD Kalsel.
“Yang jelas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pihak Grab maupun Gojek tadi, kami dari Komisi 3, sebagai wakil rakyat, akan menindaklanjuti perihal ini, dan memanggil pihak-pihak terkait,” katanya.
Kapan waktunya? Hormansyah belum bisa memastikan. “Dalam waktu dekat ini insyaalah, akan dilakukan pemanggilan pihak terkait dan terpenting nanti tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal kami,” imbuhnya.
“Bagi kami ini kan sangat memprihatinkan, karena keluhan masyarakat juga kan. Kami berharap Minggu ini pihak terkait sudah bisa dipanggil,” tandasnya. (ags/dra)