Pengadilan Negeri Banjarbaru kembali menggelar sidang pemeriksaan terhadap Terdakwa AC mantan direktur PT EEI TBK, HS mantan direktur PT EGL, KH mantan Komisaris PT EGL serta DAH, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis batubara pada Kamis (2/11/2023).
BANJARBARU, koranbanjar.net – Sidang pemeriksaan empat terdakwa yang dipimpin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Rahmat Dahlan berjalan cukup lama.
Dalam persidangan Majelis Hakim mempertanyakan seputar perjanjian utang piutang antar pihak, termasuk pemberian saham sebesar 40%.
Hal itu dilakukan diduga lantaran tidak terpenuhinya uang yang mau diserahkan yakni sebesar 72 miliar rupiah, namun hanya sebesar 49,5 miliar rupiah saja.
Setelah lebih dari lima jam sidang pemeriksaan terhadap empat terdakwa, AC salah satu terdakwa kasus ini mengatakan, tuduhan terhadap kami sangat tidak berdasar, sebab Pelapor (H Sar’ie) sudah mendapatkan haknya yaitu berupa SPK menambang tanpa batas waktu di PT IMM.
“Apa yang kami alami selama ini jelas jelas tuduhan investasi bodong itu sama sekali tidak berdasar, yang jelas H Sar’ie itu sudah mendapatkan haknya yang berupa SPK menambang di PT IMM tanpa batas waktu di blok 1 dan 2, Yang cadangannya juga antara 10 juta ton pada waktu itu, artinya kalau H Sar’ie masih meminta pertanggung jawaban atas SPK itu, dari mana,” katanya.
Menurutnya justru dirinya lah yang meminta pertanggungjawaban, kenapa SPK itu yang dia dengar sudah dialihkan ke pihak lain, terus bagaimana setoran terhadap dirinya.
Kesaksian dari Ilmi dan Khomeini yang merupakan karyawan H Sar’ie di persidangan menjelaskan, SPK dialihkan kepada pihak lain namun untuk masalah besaran uangnya H Sar’ie yang mengetahuinya.
“Maka kami juga sudah melaporkan ke Mabes pada waktu itu H Sar’ie atas hal-hal yang menurut saya sudah jauh dari semesti nya, kami merasa sangat di kriminalisasi, karena tidak sepantasnya kami yang sudah memberi pekerjaan, mereka sudah menikmati kenapa kok kami di perlakukan seperti ini,” katanya.
Sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya, ke empat terdakwa didakwa oleh JPU atas dugaan perbuatan penipuan juga penggelapan, sehingga dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP.
Sementara itu kuasa hukum terdakwa Deri Novandono dari kantor hukum Equitable law firm mengatakan, dirinya menegaskan bahwa perkara ini adalah permasalah keperdataan, yakni utang piutang.
“Kami sampaikan dulu kepada publik bahwa kasus ini, bukanlah kasus investasi bodong yang di beritakan dan di dengungkan di media-media selama ini, ini kasus utang piutang antara dua pihak, dan berdasarkan para ahli persidangan, ahli hukum pidana maupun ahli perdata kasus ini murni perdata, tidak ada sama sekali unsur pidana dan telah ada putusan tetap perdata yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Hal ini juga dikuatkan dengan hadirnya Ahli Pidana Dr Mudzakir yang menyatakan bahwa ini murni perdata bukan pidana sebagaimana kesaksian ahli pada Senin 30 Oktober 2023.
Dr. Mudzakir merupakan ahli pidana yang sempat memberikan analisa hukumnya terhadap kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Mirna.
Dari informasi yang didapat pada persidangan beberapa waktu lalu juga, berdasarkan kesaksian Ilmi selaku Direktur PT MJAB bahwa H Sar’ie adalah juga pemilik PT MJAB.
Sekedar diketahui pada tahun 2022 lalu dilansir dari berbagai media pemberitaan, PT MJAB juga ramai dikaitkan dengan peristiwa longsornya Jalan Nasional di Tanah Bumbu, namun hal tersebut dibantah oleh pihak perusahaan.
(kan/rth)
