Menanggapi arahan Presiden Jokowi yang telah mengumpulkan seluruh jajaran kepolisian terkait beberapa kasus besar yang terjadi di tubuh Polri, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Pangeran H Khairul Saleh menyebut, ini momen tepat bagi Kapolri untuk melakukan pembenahan secara internal.
JAKARTA, koranbanjar.net – Berkaitan dengan sejumlah arahan Presiden Jokowi terhadap jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disampaikan langsung di istana di depan 600 perwira polisi, mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (Kapolda), hingga Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) seluruh Tanah Air, Khairul Saleh menggarisbawahi beberapa hal.
Pertama, pertemuan itu digagas Presiden Jokowi. Menutu dia, wujud dari peristiwa penting dan memiliki makna khusus, karena digelar saat institusi penegakan hukum itu sedang jadi sorotan tajam masyarakat.
“Polri saat ini faktanya lagi tercoreng hebat. Sejumlah masalah serius telah menjadi sorotan negatif di masyarakat, mulai dari kasus Irjen Ferdy Sambo, tragedi Kanjuruhan, mafia judi online hingga yang paling anyar kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa,” ucapnya.
Karena itu. sambungnya, jika disebutkan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia ini bermuatan khusus seperti sinyalemen Ketua IPW berkenaan adanya eskalasi gangguan keamanan dan gerakan bawah tanah, dia menilai bukan hal yang mustahil.
“Ini bisa jadi tidak lepas dari hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) terkait Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD,” tegasnya.
Kedua, ada 5 arahan yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Jokowi kepada jajaran Polri, seperti reformasi Polri, jaga kesolidan, bantu pemda, jaga tahun politik, berantas judi online, narkoba dan gaya hidup oknum aparat yang berlebihan.
“Kesemua arahan bapak Presiden itu tentunya harus ditindaklanjuti Kapolri, dan segera diikuti dengan pembenahan internal,” katanya.
Menurut di, ini momentum yang tepat bagi kapolri. Karena itu jangan segan-segan untuk melakukan terobosan penting. Tidak boleh terlambat untuk lakukan reformasi dan pembenahan internal Polri demi untuk menaikkan kembali citra Kepolisian RI di mata rakyat.
Ketiga, dia menilai satu hal utama dari arahan Presiden Jokowi itu yang mesti menjadi catatan krusial bagi seluruh jajaran Polri adalah berkenaan dengan pentingnya untuk segera dilakukan reformasi internal di tubuh Polri.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri bahwa beliau akan segera lakukan evaluasi dan kajian mendasar untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme seluruh jajaran kepolisian. Harapan saya janji Kapolri untuk segera lakukan reformasi keseluruhan, baik instrumental maupun kultural bisa segera terwujud. Di sini tantangan seorang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebenarnya. Apakah sebagai Kapolri, beliau mampu memanfaatkan back-up besar dari Presiden Jokowi atau tidak?” bebernya.
Pesan saya untuk Kapolri, jangan ada keraguan untuk lakukan pembenahan dan terobosan berharga di tubuh Polri.
Keempat, Komisi III DPR RI pasti akan mendukung langkah-langkah strategis Kapolri untuk melakukan reformasi internal Polri, karena dari reformasi internal inilah seluruh arahan dari Presiden Jokowi akan lebih mudah bisa diwujudkan. (sir)
