LSISK Kalsel; Kenaikan Harga BBM Disinyalir Akibat Beban APBN “Bocor”

Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) Kalimantan Selatan menilai kenaikan harga BBM disinyalir diakibatkan beban APBN yang “bocor”.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini diungkapkan LSISK Kalimantan Selatan lewat pernyataan sikap secara tertulis yang disampaikan kepada DPRD Kalsel dalam aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM di depan Kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/9/2022).

Dalam pernyataanya, LSISK Kalsel mengungkapkan, menilik alasan yang disampaikan pemerintah bahwa mempertahankan harga BBM pada harga semula, dapat berpotensi membebani APBN.

Tentu ini harus dilihat sebagai parameter belum berhasilnya pemerintah dalam membuat dan mengelola kebijakan yang proposional tentang subsidi BBM.

Karena sejauh yang diketahui subsidi BBM selalu saja diperuntukan untuk komoditas bukan orang.

Tak heran kemudian beban pengeluaran untuk subsidi membengkak karena subsidi tidak terarah dengan benar.

Alhasil ketika APBN tak mampu menanggung subsidi, maka pemerintah mencuci tangan dengan menaikan harga BBM. Ketika ini terjadi, yang paling terdampak adalah rakyat kecil.

Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), katanya untuk membantu mengurangi beban rakyat atas naiknya harga BBM, tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah.

Karena jika pemerintah tidak membebani sistem subsidi agar lebih terarah, maka masalah serupa akan terus berlanjut dan berlarut-larut di kemudian hari.

Oleh karena itu LSISK Kalsel menuntut, turunkan harga BBM, ubah konsep subsidi dari barang ke orang atau pihak yang berhak menerima.

Sehingga subsidi diberikan lebih ke tepat sasaran. Kemudian perketat sistem subsidi dari atas hingga ke  bawah. Serta tegas dalam memastikan subsidi terarah pada orang atau pihak tetap.(yon/sir)