Sebanyak 15 organisasi kemasyarakatan segera diterjunkan dalam rangka melakukan pemantauan tahapan Pemilu 2024.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Radini saat membuka Rapat Koordinasi para pemantau Pemilu 2024 di Hotel Nasa Banjarmasin, Sabtu (3/12/2022).
“Ada 15 organisasi kemasyarakatan yang terlibat dan segera diterjunkan,” ujarnya.
Akan tetapi Radini mengaku ada 6 organisasi yang sudah aktif di lapangan.
Keterlibatannya nanti kata Radini diharapkan bisa mendapatkan informasi yang benar dalam tahapan pemilu.
Disamping itu perannya dalam penyampaian informasi melalui Podcast.
Mereka lebih lanjut harus betul-betul memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
Karena Itu merupakan tugas mereka dan diharapkan mampu memaksimalkan pengawasan partisipatif itu.
Disamping organisasi ini adalah notabene generasi muda.
“Diharapkan menjadi kekuatan bagi Bawaslu dalam konteks pamantauan ini.
Sementara yang terdata di Bawaslu RI, lebih lanjut kata Radini, organisasi pemantau ini jumlahnya 21.
“Kalau di Kalsel yang aktif baru enam,” sebutnya.
Ditambahkan Ketua Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie atau biasa disapa Aldo, ormas ini akan berkolaborasi dan bersinergi dengan Bawaslu Provinsi sampai Kabupaten Kota termasuk add hock.
“Dari proses pengawasan pemilu sampai tahapan pemilu,” terangnya.
Adapun 15 ormas yang terlibat dalam pemantauan pemilu, diantaranya adalah Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat Kalimantan Selatan (JPPR Kalsel), Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kaliman Selatan (PKC PMII Kalsel), Badan Koordinasi Lentera Studi Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan (BKLSPI Kalsel).
Kemudian, Badan Koordinasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KDHMI Kalsel), Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan (LS VINUS Kalsel).
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI Kalsel-Teng), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (KOHATI Badko HMI Kalsel),
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kalimantan Selatan (GMKI Kalsel), Badan Koordinasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (BKGMNI Kalsel), Poros Sahabat Nusantara Kalimantan Selatan (POSNU Kalsel).
Badan Koordinasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan (Badko IMM Kalsel), FDM Kalsel (Forum Demokrasi Milenial Kalimantan Selatan, IPNU Kalsel (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama), IPPNU Kalsel (Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama), serta GP Anshor Kalsel.
Lebih lanjut dijelaskan Aldo, tugasnya adalah, melakukan pemantauan pemilu dengan cara pengawasan mandiri.
“Berdasarkan inovasi, inisiatif mereka sendiri (independen) tapi tetap di bawah pengawasan Bawaslu,” jelasnya.
Sementara terkait anggaran, Aldo menyampaikan tidak menggunakan anggaran dari Bawaslu.
“Mereka punya anggaran tersendiri,” tutupnya. (yon)
