Melalui Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), legislatif mulai pertanyakan anggaran dana cadangan Pemilukada 2024 kepada mitra terkait melalui laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tentang kesiapan dana Pemilukada 2024 di tengah pandemi covid-19, Kamis (19/8/2021) di ruang rapat komisi II.
BANJARMASIN,koranbanjar.net – Dalam RDP tersebut Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel Imam Suprastowo selaku pimpinan rapat meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel menyampaikan paparan mengenai dana cadangan untuk anggaran Pemilukada 2024.
Menanggapi hal ini Plt Kabid Perencanaan Anggaran Bakeuda H Idris, SE, MSi Kalsel menyebutkan, mulai tahun 2020 karena adanya covid-19 semuanya terkoreksi.
“Hal itulah mengharuskan kita menganggarkan dana cadangan untuk 2024, bercermin dari 2020 menurut hitungan saya untuk hibahnya saja sebesar 229M terdiri dari KPU 150M Bawaslu,” katanya.
Lalu, 60M keamanan terdiri dari polisi dan TNI, 19M dana tambahan pada saat keputusan MK yang mengharuskan menyelenggarakan pemilihan ulang (PSU) 5M lebih,
Keamanan 5M, dinas kesehatan dalam rangaka pengadaan APD kurang lebih 4M, karena alasan itu membuat kita harus membuat peraturan dana cadangan.
“Kalau kita melihat ke belakang, dana yang dibutuhkan kurang lebih 260M,” imbuhnya.
Lebih lanjut Idris menambahkan, menurut perhitungan angka 200M untuk dana cadangan itu cukup, 200M kita peroleh dimulai tahun 2022 yang pertama menganggarkan 75M dan nantinya perubahan 25M.
“Kemudian tahun 2023 menganggarkan 100M lagi, kemudian tahun 2024 baru nanti kami akan menghitung berapa kekurangannya,” terangnya.
Sementara itu anggota pansus II Iskandar Zulkarnain SE menyampaikan, perlu menjadi pemikiran selaku wakil rakyat, dalam situasi pandemi seperti ini membutuhkan anggaran untuk corona sangat besar.
“Lantas terkait pilkada ke depan ini perlu menjadi pemikiran apakah sistem yang perlu diubah atau tetap seperti ini,” ungkap politisi Fraksi Persatuan Nurani Demokrat. (humasdprdkalsel/dya)
