Lapsus Hari Jadi ke-57 Tabalong, Kerja Bersama Lintas Sektoral Terbaik Tangani Stunting dari Tahun ke Tahun

Piagam penghargaan di terima Kabupaten Tabalong sebagai terbaik peringkat 2 penurunan stunting tahun 2022 dari Mendagri RI. (Foto: Arif/Koranbanjar.net)
Piagam penghargaan di terima Kabupaten Tabalong sebagai terbaik peringkat 2 penurunan stunting tahun 2022 dari Mendagri RI. (Foto: Arif/Koranbanjar.net)

Memasuki usianya yang ke-57 tahun pada 1 Desember 2022 tadi, Kabupaten Tabalong semakin mematangkan dirinya menjadi kabupaten yang terdepan di Kalimantan Selatan.

TABALONG, koranbanjar.net Di hari jadinya tahun ini, Tabalong mengambil tema “Kerja Bersama Wujudkan Tabalong Sebagai Serambi Depan Kalimantan Selatan Penyangga Ibu Kota Negara”.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia tersebut, tentunya tidak hanya ditunjukkan pemerintah setempat dalam hal pembangunan saja.

Kabupaten Tabalong turut berhasil membuktikan dirinya sebagai yang terdepan dalam bidang kesehatan, khususnya penanganan stunting. Adapun salah satu program yang menjadi andalan Kabupatan Tabalong dalam menekan angka stunting adalah, Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Pencegahan dan Penurunan (Gempur) Stunting.

Gempur Stunting ini menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi peran multi sektoral (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan koordinasi dan sikronisasi lintas sektor, instansi vertikal dan swasta dalam konvergensi stunting.

Berkat dijalankan dengan penuh komitmen tersebut, program Pemerintah Kabupaten Tabalong di bawah kepemimpinan Anang Syakhfiani-Mawardi ini, berhasil terpilih sebagai peringkat dua terbaik se Kalimantan Selatan, pada penilaian kinerja delapan aksi konversi penurunan stunting 2022.

Penghargaan saat itu diterima Pemerintah Kabupaten Tabalong dari Menteri Dalam Negeri RI, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr Teguh Setyabudi pada September 2022 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tabalong, dr Taufiqurrahman Hamdie mengatakan, program Gempur Stunting ini berhasil menurunkan angka stunting di Tabalong dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data prevalensi angka stunting di Tabalong pada 2018 pernah tercatat sebesar 39,61 persen. Lalu pada tahun 2019 sebesar 17,65 persen dan tahun 2020 sebesar 11,51 persen. Hasil manis ditorehkan di 2021 ini, hasil prevalensi stunting Kabupaten Tabalong berada di angka 8,8 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan nasional sebesar 14 persen.

Perkembangan progres penanganan stunting ini membuat Tabalong dalam dua tahun terakhir terus berada di tingkat atas, berkat kontribusi berbagai lintas sektor.

Taufiq menyebut, program Gempur Stunting sudah berjalan selama empat tahun sejak 2018, dari awal Tabalong ditunjuk sebagai daerah lokus stunting di Kalsel.

“Tahun pertama kita rangking 13, tahun kedua rangking tujuh, tahun ketiga kita rangking satu dan tahun ke empat kita tetap rangking satu. Jadi sudah empat tahun berjalan,” jelasnya.

Dijelaskan Taufiq, program Gempur Stunting untuk di Dinkes memiliki peran dalam hal spesifik yakni mulai dari penanganan terhadap ibu hamil sampai bayinya lahir hingga berusia dua tahun atau 1000 hari pertama kehidupan (HKP).

Penanganan terhadap ibu hamil dilakukan di seluruh puskesmas se Tabalong. Para ibu hamil dipastikan mendapat gizi yang cukup dan tidak anemia.

“Karena ibu yang gizinya jelek dan anemia akan menyebabkan melahirkan bayi stunting,” jelasnya.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tabalong juga memiliki peran penting dalam menekan angka stunting. Hal itu dengan dibentuknya Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang merupakan ujung tombak Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tabalong yang diketuai oleh Wakil Bupati Tabalong, Mawardi.

Kapala DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi mengatakan, pembentukan TPK ini sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021, bahwa Kepala BKKBN RI adalah sebagai koordinator pelaksana penurunan stunting di indonesia. Sehingga ke bawahnya termasuk DP3AP2KB Tabalong juga menjadi bagian di dalamnnya.

“Sehingga kita bentuk tim percepatan penurunan stunting di tabalong meliputi Kabupaten, Kecamatan dan Desa,” ucapnya.

TPK sendiri merupakan sekelompok tenaga yang di SK kan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur berisiko stunting.

Pendampingan yang dilakukan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta suveilans untuk menditeksi dini faktor risiko stunting.

Sesuai data DP3AP2KB Tabalong, saat ini ada 192 kelompok TPK. Setiap kelompok berisi tiga orang sehingga total 576 orang.

Ratusan TPK itu terbagi di 12 Kecamatan yakni, Tanjung 69 orang, Murung Pudak 114 orang, Tanta 66 orang, Muara Harus 21 orang, Kelua 51 orang, Pugaan 21 orang, Banua Lawas 45 orang, Muara Uya 51 orang, Upau 18 orang, Jaro 36 orang, Haruai 51 orang dan Bintang Ara 33 orang.

Tak hanya memiliki TPK sebagai ujung tombak penanganan stunting, DP3AP2KB Tabalong juga memilki progam lainnya seperti Dapur Umum Atasi Stunting (Dashat).

Peresmian dapur sehat atasi stunting (Dashat) di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak. (Foto: Prokopim Tabalong)
Peresmian dapur sehat atasi stunting (Dashat) di Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak. (Foto: Prokopim Tabalong)

Program Dashat ini berada di Desa KB, Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong. Program guna mendorong dan memperkuat usaha konvergensi intervensi terhadap penyebab langsung (intervensi gizi spesifik) maupun terhadap penyebab tidak langsung (intervensi gizi sensitif).

Selanjutnya DP3AP2KB Tabalong juga memiliki program yang di sebut Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sesuai dengan arahan BKKBN RI.

Di Tabalong, Bupati Anang bersama sejumlah Forkopimda dan kepala SKPD telah resmi di kukuhkan sebagai BAAS. Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan Informasi (Adpin) BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, pada 13 Oktober 2022 lalu.

Jumlahnya yang dikukuhkan sebagai BAAS tidak tanggung-tanggung mencapai 200 orang lebih. Bahkan saat itu Bupati Anang Syakhfiani akan menarget ke depannya ada 300 BAAS.

Penananganan stunting di Tabalong selanjutnya juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Melalui surat yang dikeluarkan Kepala DPMD Tabalong, Erwan, nomor B.295/DPMD/PMD/414/06/2022 pada 8 Juni 2022 yang ditujukan kepala camat se-Tabalong, seluruh kepala desa diminta menganggarkan dari dana desa 2023 untuk penanganan stunting.

Dana tersebut diperuntukkan untuk pendataan stunting dan menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting di desa guna memastikan ketersediaan tujuh paket layanan yang meliputi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih.

Kemudian perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan.

Lalu Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) dan bina keluarga balita (BKB).

Dan upaya pencegahan perkawinan anak dan pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Pemberian paket makanan bergizi dari Pemkab Tabalong kepada ibu hamil dan menyusui dalam rangka menekan angka stunting. (Foto: Arif/Koranbanjar.net)
Pemberian paket makanan bergizi dari Pemkab Tabalong kepada ibu hamil dan menyusui dalam rangka menekan angka stunting. (Foto: Arif/Koranbanjar.net)

Selanjutnya, untuk menjadi usulan prioritas pendataan stunting dan pelaksanaan rembuk desa stunting, kepala desa juga dihimbau agar dapat melaksanakan posyandu terintegrasi dan peningkatan kapasitas seluruh kader kesehatan di desa dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

Fungsi Posyandu juga dimaksimalkan DPMD Tabalong dalam penanangan stuntig.

DPMD Tabalong mengadakan kegiatan temu kader posyandu yang dilaksanakan pada akhir September dan awal Oktober 2022, yang dihadiri Pokjanal Kecamatan dan 35 orang kader yang ada di masing-masing kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, DPDM Tabalong didampingi oleh PKK Kabupaten dan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Holtikurtura setempat.

Kemudian keterkaitan PKK dalam posyandu pada Pokja IV PKK dan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Holtikurtura setempat, adalah untuk meningkatkam status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya.

Karenanya dalam dana desa diharapkan untuk posyandu sudah ada penganggaran insentif kader, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sesuai dengan standar harga, serta kegiatam lain yang menunjang dalam hal pelaksanaan posyandu.

Dalam pelaksanaan temu kader posyandu, juga diadakan diskusi dengan kader perihal permasalahan yang dialami ataupun berbagai pengalaman antar kader di posyandu masing-masing.

Untuk diketahui juga, sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2018, PKK dan posyandu sudah sama-sama termasuk lembaga kemasyarakatan desa, sehingga diharapkan desa sudah menganggarkan kegiatan PKK dan Posyandu secara terpisah walaupun secara pelaksanaan Posyandu tetap dalam binaan PKK.

Jika melihat dari berbagai program penanganan stunting di Kabupaten Tabalong, lalu apa yang menjadikan Bumi Sarabakawa ini siap menjadi serambi depan Kalimantan Selatan penyangga IKN?

Menurut Kepala Dinkes Tabalong, Taufiqurrahman Hamdie salah satu cara mengukur kualitas kesehatan di suatu daerah indikatornya adalah rendahnya angka stunting.

“Karena angka stunting ini merupakan dampak dari kegiata kesehatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Banyak faktor yang menjadi pendorong Tabalong dalam keberhasilannya menurunkan angka stunting. Dari segi kebersihan lingkungan, Tabalong berhasil menjadi kabupaten yang pertama di Kalimantan sebagai Kabupaten ODF Predikat Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Selain itu Tabalong juga berhasil menekan angka penularan malaria, yakni di bawah satu persen dari seluruh jumlah penduduk positif trade dibawah lima persen dan tidak ada faktor indiginus di wilayah Tabalong.

“Penyakit malaria ini sangat berpengaruh pada ibu hamil bisa menyebabkan anemia dan hubungan bisa menyebabkan stunting,” jelasnya Taufiq.

Tak hanya itu, dalam penanganan terdahap kasus demam berdarah, Tabalong juga berhasil menjadi yang terendah di Kalsel.

“Dari segi kebersihan lingkungan kita siap. Sudah ODF, eliminasi malaria, dbdnya ditekan, stunting turunnya drastis inikan indikator-indokator bahwa tabalong siap sebagai serambi kalsel penyangga IKN,” tutur Taufiq.

Hal senada disampaikan Kepala DP3AP2KB Tabalong, Rusmadi, sebagai kabupatan yang siap menjadi serambi Kalsel penyangga IKN, kualitas SDM tentunya menjadi perhatian pemerintah setempat.

Menurut Rusmadi, jangan sampai Tabalong dekat dengan IKN, malah SDM nya terutama tumbuh kembang anak mengalami stunting yang kemungkinan akan berpengaruh terdapat tingkat kecerdasan anak.

Siergitas Pemkab Tabalong dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penurunan stunting. (Foto: Diskominfo Tabalong)
Siergitas Pemkab Tabalong dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penurunan stunting. (Foto: Diskominfo Tabalong)

“Maka dari itu anak-anak kita harus dijaga dari stunting agar dapat bersaing hingga ke luar negeri. Sehingga kita mampu menjadi penyangga IKN karena SDM nya handal-handal,” beber Rusmadi.

Sementara Sekretaris DPMD Tabalong, Suparman menambahkan, agar dapat menjawab tantangan sebagai serambi depan Kalsel penyangga IKN, peningkatan kualitas kesehatan SDM di Tabalong sangat menjadi perhatian.

“Dengan kualitas SDM yang sehat yang lebih meningkat kita akan lebih siap baik menerima tantangan maupun peluang yang ada,” ungkapnya.

(anb/slv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *