Setelah seblumnya sosialisasi dan koordinasi terkait Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di 3 Kabupaten di Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu). Berikutnya, SMK PP Negeri Banjarbaru tambah 5 kabupaten/kota untuk program kostratani.
BANJARBARU,koranbanjar.net – SMK-PP Negeri Banjarbaru kembali mendapatkan tugas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), untuk menambah wilayah BPP yang akan dijadikan Kostratani pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelum pelaksanaan sosialisasi pada di wilayah 5 kabupaten/kota tersebut, Tim Kostratani SMK-PP N Banjarbaru mengadakan rapat koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat SMK-PP Negeri Banjarbaru, Senin (24/8/2020).
Rapat Koordinasi dipimpin Kepala Sekolah dan Kasubag Tata Usaha SMK-PP N Banjarbaru, ini membahas tentang persiapan dan kesiapan akan dilaksanakan, seperti Penaggungjawab per kabupaten/kota, Tim yang berangkat serta koordinasi dinas terkait.
Dibuka oleh Kasubag Tata Usaha, Isnanto Purwokusumo menyampaikan, pihaknya ketambahan sekitar 5 BPP, diantaranya Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
“Nanti kita harus koneksikan BPP di 3 Kabupaten dan 2 Kota ini menjadi BPP Kostratani,” ujarnya.
Disebutkan Kepala Sekolah, Budi Santoso, sebenarnya mereka memilih Kota Banjarbaru dan Kabupaten Kapuas karena ada anggaran Food Estate. Namun dari daftar yang diterbitkan BPPSDMP berada dalam pendampingan BBPP Binuang.
“Sehingga kita mengambil wilayah lain di Kalimantan Selatan, kita ambil 3 kabupaten dan 2 kota itu, Jadi, apa strategi yang kita lakukan supaya target 31 Agustus ini semua BPP di atas terkoneksi,” jelas dia.
Dengan lanjutan sosialisasi Kostratani pada 3 kabupaten dan 2 kota menjadi BPP Kostratani, nantinya mereka harus terkoneksi dengan AWR Kementerian Pertanian per 31 Agustus 2020 dan selalu melaporkan perkembangan wilayah di setiap pekan melalui laporan utama.
Penambahan wilayah ini untuk mendukung program Kostratani, menjadikan BPP sebagai pusat pembangunan pertanian yang melibatkan seluruh pelaku pertanian di Kecamatan.
“Nantinya pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung-jawab setiap BPP harus memantau dan mengawal BPP yang menjadi tanggung-jawabnya,” cetus dia.
Perlu diketahui juga bahwa Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, untuk membangun BPP model kostratani, kesiapan sarana dan prasarana di BPP mulai dari jaringan listik, telepon dan internet menjadi suatu keharusan tersedia, karena penyampaian data dan informasi terhubung dengan Agriculture War Room (AWR).
Ditambahkan Dedi, penyuluh dalam Kostratani harus mampu menjadi insan yang handal, tekun, dan profesional. Penyuluh milenial juga harus selalu meng-update teknologi informasi serta mengusai dan mampu mengoperasionalkan seluruh perangkat sistem dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian. (wd/Tim Humas SMK-PP Negeri Banjarbaru/dya)