Ratusan petani sawit dari belasan Kecamatan di Kotabaru yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotabaru, menggelar aksi demo damai di lapangan Siring Laut Kotabaru, Selasa (17/05/2022) pagi.
KOTABARU, koranbanjar.net – Menanggapi aksi demo petani sawit itu, Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad bersama Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengajak perwakilan pendemo untuk duduk bersama di Oproom Setda Kotabaru, guna mencari solusi atas tuntutan dari petani sawit.
Dari hasil duduk bersama tersebut, dicapai beberapa poin kesepakatan antara Apkasindo Kotabaru dan Pemkab Kotabaru, seperti bersama-sama membuat pernyataan sikap yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. Serta menggelar pertemuan kembali bersama seluruh pihak terkait, untuk membangun kesepahaman dan narasi positif guna kemajuan pembangunan perkebunan dan perlindungan petani swadaya.
Sedangkan terkait pernyataan sikap, seperti, meminta pencabutan moratorium larangan ekspor. Revisi Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga tandan buah segar (TBS) dihapuskan, agar tidak ada diskriminasi antara petani swadaya dengan mitra pabrik kelapa sawit (PKS).
Dan PKS Kotabaru wajib menerima TBS petani swadaya. Minta penegak hukum mengusut PKS yang menurunkan harga TBS sebelum larangan ekspor berlaku.
Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh Sekdakab Kotabaru, Ketua DPRD Kotabaru, Polres Kotabaru, Dinas Pertanian, dan Apkasindo Kotabaru.
Ditemui usai kegiatan, Koordinator aksi Khairul Sani menyampaikan terima kasihnya kepada eksekutif dan legislatif, yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi petani sawit di Kotabaru.
“Semoga kedepan petani swadaya bisa terlindungi, karena seolah-olah kami menjadi anak tiri bagi perusahaan, makanya kami minta kepada pemerintah membuat aturan baru berkaitan dengan perlindungan petani,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Sani, karena lemahnya pengawasan, PKS semaunya menurunkan harga TBS, padahal ada kesepakatan harga yang sudah ditetapkan Provinsi 1 bulan sekali dengan beberapa indikator penilaian.
“Oleh karena itu, hari ini kami serentak se-Indonesia turun untuk menyampaikan keluhan kami para petani sawit,” terangnya.
Sementara itu, Said Akhmad mengatakan kesepakatan yang dicapai tersebut harus ditindaklanjuti karena tugas pemda memayungi petani swadaya, jangan sampai dipermainkan oleh PKS yang nakal.
“Intinya sesuai pernyataan sikap yang kita tandatangani bersama, akan kita kirim ke Gubernur Kalsel sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” pungkas.
(Cah/slv)
